Chapnews.id – Kabar miring yang beredar luas di berbagai platform media sosial mengenai kewajiban pengusaha untuk menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) akhirnya mendapat bantahan keras. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) secara resmi menegaskan bahwa informasi tersebut adalah berita bohong atau hoaks yang tidak memiliki dasar kebenaran.
Klarifikasi ini muncul setelah munculnya kegaduhan di kalangan pelaku usaha dan pekerja terkait isu pengalihan dana cadangan pesangon ke lembaga baru tersebut. Pemerintah melalui Kemnaker memastikan bahwa hingga saat ini, belum ada kebijakan resmi maupun keputusan hukum yang menunjuk lembaga mana pun, termasuk Danantara, untuk bertindak sebagai pengelola dana cadangan pesangon bagi para pekerja.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, memberikan pernyataan tegas untuk meredam spekulasi yang berkembang di masyarakat. Ia menekankan bahwa pihak kementerian tidak pernah mengeluarkan pernyataan resmi terkait penunjukan Danantara sebagai pengelola dana tersebut.
"Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara adalah tidak benar. Sampai detik ini, Pemerintah belum mengambil keputusan mengenai lembaga mana yang akan ditugaskan untuk mengelola Dana Cadangan Pesangon tersebut," ujar Indah Anggoro Putri dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Lebih lanjut, Indah menjelaskan bahwa secara regulasi, aturan mengenai Dana Cadangan Pesangon sebenarnya telah diamanatkan dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Namun, ia mengingatkan bahwa undang-undang tersebut masih membutuhkan peraturan pelaksanaan yang lebih mendetail agar bisa diimplementasikan di lapangan.
Karena belum adanya peraturan pelaksanaan, maka seluruh aspek teknis, mekanisme penyetoran, hingga penentuan lembaga pengelola masih dalam tahap kajian dan belum mencapai keputusan final. Hal ini menunjukkan bahwa segala bentuk narasi yang menyebutkan kewajiban penyetoran sudah berjalan adalah prematur dan menyesatkan.
Kemnaker juga berkomitmen untuk menjalankan proses pembentukan aturan secara transparan. Indah menjelaskan bahwa sebelum peraturan pelaksanaan ditetapkan, pemerintah akan melakukan proses penjaringan aspirasi melalui konsultasi publik. Langkah ini sangat krusial untuk memastikan kebijakan yang lahir nantinya bersifat adil dan komprehensif.
Dalam proses tersebut, pemerintah akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan utama, mulai dari perwakilan pengusaha, serikat pekerja atau buruh, hingga para ahli di bidang ketenagakerjaan. Tujuannya adalah agar kebijakan mengenai dana cadangan pesangon ini dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak dan memberikan perlindungan nyata bagi kesejahteraan pekerja di masa depan. Masyarakat, khususnya pelaku industri, diimbau untuk tidak mudah percaya pada informasi yang tidak bersumber dari kanal resmi pemerintah.

