Chapnews.id – Fenomena kejahatan digital atau scam yang kian marak di Indonesia kini menjadi perhatian serius otoritas moneter. Bank Indonesia (BI) secara tegas menyatakan komitmennya untuk memperketat seluruh lapisan pengamanan, mulai dari infrastruktur sistem pembayaran hingga perangkat alat pembayaran yang digunakan masyarakat, guna menekan angka penipuan yang terus melonjak.
Langkah preventif ini diambil menyusul adanya tren peningkatan laporan kasus penipuan daring yang signifikan sejak tahun 2024. Berdasarkan data yang dihimpun, pola keluhan masyarakat mengalami pergeseran yang cukup drastis. Jika sebelumnya masyarakat lebih banyak mengeluhkan kendala teknis atau gangguan operasional saat bertransaksi, kini mayoritas aduan justru berkaitan dengan manipulasi data dan penipuan yang merugikan secara finansial.

Direktur Departemen Surveilans Sistem Pembayaran dan Pelindungan Konsumen Bank Indonesia, Diana Yumanita, mengungkapkan bahwa fenomena ini telah mengubah lanskap risiko dalam ekosistem pembayaran nasional. Menurutnya, BI tidak tinggal diam melihat eskalasi serangan siber yang menyasar konsumen.
"Kami menyadari sepenuhnya bahwa serangan scam telah menyerang Indonesia. Sejak 2024, laporan yang masuk ke Bank Indonesia menunjukkan tren peningkatan, di mana aduan konsumen kini bergeser dari sekadar persoalan operasional menjadi kasus penipuan," ujar Diana dalam acara peluncuran Gasa State of Scams in Indonesia Report di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Sebagai bentuk tanggung jawab, BI menjalankan mandat perlindungan konsumen yang telah tertuang dalam Cetak Biru Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI). Dokumen strategis ini menjadi peta jalan bagi seluruh kebijakan sistem pembayaran nasional untuk memastikan keamanan setiap transaksi.
Dalam upaya mitigasi, BI tidak bekerja sendirian. Bank sentral menerapkan strategi pemetaan ekosistem yang komprehensif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kolaborasi ini mencakup pelaku industri jasa pembayaran, berbagai asosiasi, kalangan akademisi, hingga koordinasi erat dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan kementerian terkait.
Tidak hanya dari sisi regulasi industri, BI juga memperkuat jalur hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa. Dalam hal ini, bank sentral menggandeng aparat penegak hukum, lembaga peradilan, serta lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk memastikan korban penipuan mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.
Dari sisi regulasi hulu, BI telah menyiapkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) mengenai Industri Sistem Pembayaran tahun 2025. Aturan baru ini dirancang untuk menyempurnakan struktur serta tata cara operasional para pelaku industri agar standar keamanan mereka tidak membahayakan nasabah. Selain itu, untuk membentengi teknologi transaksi dari ancaman siber yang semakin canggih, BI juga menerapkan PBI Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber (KKS) sebagai perisai utama dalam menjaga integritas sistem pembayaran digital di tanah air.


