Ads - After Header

Nasib Driver Ojol Terancam di Balik Aturan Baru

Ahmad Dewatara

Chapnews.id – Kebijakan baru yang mengatur pembatasan komisi platform transportasi daring (ojol) maksimal sebesar 8 persen kini tengah menjadi sorotan tajam. Meski aturan yang berlaku sejak 1 Juli 2026 ini awalnya digadang-gadang sebagai angin segar bagi para mitra pengemudi, realita di lapangan justru menunjukkan sinyal yang mengkhawatirkan. Alih-alih mendongkrak kesejahteraan, kebijakan ini dikhawatirkan akan menjadi bumerang yang justru menggerus pendapatan bersih para pengemudi di jalanan.

Sejumlah pakar ekonomi memberikan peringatan keras terkait dampak jangka panjang dari regulasi ini. Gigih Prihantono, seorang akademisi dari Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Airlangga, menilai bahwa kebijakan yang lahir dari desakan populisme tanpa didasari kalkulasi data yang akurat sangat berisiko memicu dampak negatif yang tidak terduga. Menurutnya, kebijakan semacam ini sering kali bertujuan baik untuk melindungi rakyat kecil, namun justru merugikan pihak yang ingin dilindungi tersebut.

Nasib Driver Ojol Terancam di Balik Aturan Baru
Gambar Istimewa : img.okezone.com

Gigih menjelaskan bahwa logika ekonomi tidak selalu berjalan secara linier. Secara teori, komisi yang lebih kecil seharusnya berarti pendapatan yang lebih besar bagi pengemudi. Namun, dalam ekosistem ekonomi digital, terdapat variabel lain yang sangat krusial, yaitu volume pesanan. Jika komisi dipangkas secara ekstrem, kemampuan perusahaan aplikator untuk memberikan subsidi atau promo kepada konsumen akan hilang.

Sebagai gambaran, pada skema komisi sebelumnya yang berada di angka 20 persen, terdapat alokasi dana yang cukup signifikan untuk menjaga ekosistem tetap hidup. Sekitar 6,5 persen dialokasikan untuk subsidi promo atau diskon bagi penumpang, sementara 2,0 persen digunakan untuk dana perlindungan serta insentif kesejahteraan bagi mitra pengemudi.

Dengan dipangkasnya komisi menjadi hanya 8 persen, ruang gerak perusahaan untuk memberikan diskon kepada konsumen menjadi sangat terbatas. Hal ini berpotensi membuat harga layanan menjadi lebih mahal di mata pelanggan. Ketika harga naik dan promo menghilang, volume pesanan dipastikan akan merosot tajam. Penurunan jumlah pesanan inilah yang menjadi ancaman nyata bagi pendapatan harian para pengemudi.

Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Berbagai asosiasi pengemudi, termasuk Garda Indonesia, telah menyuarakan kegelisahan yang sama. Mereka merasa bahwa take-home pay atau pendapatan bersih yang dibawa pulang ke rumah cenderung stagnan, bahkan berisiko menurun drastis. Hilangnya insentif dari aplikator dan berkurangnya minat konsumen akibat harga yang tidak lagi kompetitif menjadi ancaman nyata bagi keberlangsungan hidup jutaan mitra ojol.

Pada akhirnya, tantangan besar bagi pemerintah dan regulator adalah bagaimana menciptakan keseimbangan antara perlindungan mitra dan keberlanjutan ekosistem ekonomi digital. Tanpa perhitungan yang matang mengenai dampak terhadap volume transaksi, kebijakan pembatasan komisi ini dikhawatirkan hanya akan menjadi kebijakan di atas kertas yang justru mencekik ekonomi para pengemudi di lapangan. Melansir laporan dari chapnews.id, situasi ini memerlukan evaluasi mendalam agar niat baik regulasi tidak berakhir menjadi bencana ekonomi bagi rakyat kecil.

Also Read

Bagikan:

Ahmad Dewatara

kontributor di ChapNews yang berfokus pada liputan dan analisis Olahraga. Ia secara rutin menyajikan berita terkini, ulasan pertandingan, dan spekulasi transfer di dunia sepak bola global maupun nasional, memberikan pandangan yang tajam bagi para penggemar olahraga.

Tags

Tinggalkan komentar

Ads - Before Footer