Ads - After Header

Nasib Tambang di Ujung Kulon Terjawab

Ahmad Dewatara

Chapnews.id – Isu mengenai potensi aktivitas pertambangan di kawasan konservasi legendaris, Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), akhirnya menemui titik terang. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) secara tegas membantah adanya aktivitas atau pemberian izin tambang di kawasan lindung tersebut. Pernyataan ini sekaligus meluruskan berbagai simpang siur yang beredar di masyarakat terkait status wilayah tersebut dalam regulasi terbaru pemerintah.

Kementerian ESDM memastikan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten, kawasan Taman Nasional Ujung Kulon sama sekali tidak masuk dalam daftar wilayah pertambangan. Pemerintah menekankan bahwa tidak ada satu pun izin usaha pertambangan yang diterbitkan, baik untuk wilayah daratan TNUK maupun wilayah perairan yang mengelilinginya.

Nasib Tambang di Ujung Kulon Terjawab
Gambar Istimewa : img.okezone.com

Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, memberikan penjelasan mendalam mengenai kronologi penetapan wilayah tersebut. Ia mengungkapkan bahwa dinamika penetapan wilayah pertambangan di Banten sebenarnya telah berlangsung cukup lama. Sejak tahun 2013, Pemerintah Provinsi Banten telah mengajukan usulan wilayah pertambangan, yang mencakup Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di area perairan laut Banten.

Namun, penting untuk dicatat bahwa usulan tersebut tidak mencakup seluruh area secara sembarangan. Pada tahun 2014, melalui Kepmen ESDM Nomor 1204, pemerintah telah melakukan pengecualian terhadap wilayah perairan tertentu agar tidak masuk dalam zona tambang. Meski demikian, berdasarkan usulan lanjutan dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten pada tahun 2015, sebagian wilayah perairan di sekitar TNUK akhirnya masuk ke dalam cakupan WUP. Hal ini kemudian dikukuhkan dalam beberapa keputusan menteri berikutnya, hingga akhirnya diperbarui dalam Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026.

Dwi Anggia juga memberikan catatan penting mengenai perbedaan antara penetapan wilayah dengan izin operasional. Ia menjelaskan bahwa meskipun data geologi menunjukkan adanya potensi mineral di sebagian wilayah perairan tersebut, hal itu tidak serta-merta memberikan lampu hijau bagi perusahaan untuk melakukan eksploitasi.

"Perlu ditegaskan bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan merupakan bagian dari perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional. Ini bukan merupakan izin ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan di lapangan," tegas Anggia dalam keterangannya di Jakarta.

Dengan adanya klarifikasi ini, pemerintah berharap masyarakat dan para pemerhati lingkungan dapat memahami bahwa perlindungan terhadap ekosistem Taman Nasional Ujung Kulon tetap menjadi prioritas utama. Penetapan wilayah dalam regulasi tersebut murni merupakan langkah administratif dalam pemetaan sumber daya nasional, bukan sebuah ancaman terhadap kelestarian habitat satwa langka di kawasan tersebut. Melansir informasi dari chapnews.id, langkah ini diharapkan dapat meredam kekhawatiran publik terkait kerusakan lingkungan di Banten.

Also Read

Bagikan:

Ahmad Dewatara

kontributor di ChapNews yang berfokus pada liputan dan analisis Olahraga. Ia secara rutin menyajikan berita terkini, ulasan pertandingan, dan spekulasi transfer di dunia sepak bola global maupun nasional, memberikan pandangan yang tajam bagi para penggemar olahraga.

Tags

Tinggalkan komentar

Ads - Before Footer