Chapnews.id – Polemik mengenai status kawasan perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) akhirnya mendapatkan titik terang. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan klarifikasi mendalam terkait masuknya wilayah perairan tersebut ke dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Penjelasan ini menjadi penting untuk meredam kekhawatiran publik mengenai potensi kerusakan ekosistem di salah satu kawasan konservasi paling berharga di Indonesia tersebut.
Berdasarkan penelusuran data, penetapan wilayah ini bukanlah sebuah keputusan instan yang diambil dalam waktu singkat. Proses panjang ini ternyata telah bergulir sejak tahun 2013. Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, mengungkapkan bahwa sejarah penetapan ini bermula dari usulan Pemerintah Provinsi Banten yang menginginkan adanya wilayah pertambangan di perairan laut Banten.

Pada awalnya, usulan tersebut sempat dikecualikan melalui Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 1204 Tahun 2014. Namun, dinamika kebijakan terus berlanjut. Pemerintah Provinsi Banten kembali mengajukan usulan melalui surat resmi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten pada November 2015. Langkah inilah yang kemudian membuat sebagian wilayah perairan di sekitar TNUK masuk ke dalam peta WUP.
Rangkaian regulasi ini terus berlanjut melalui beberapa tahapan hukum. Dimulai dari Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 mengenai penetapan wilayah pertambangan di Pulau Jawa dan Bali, hingga dipertegas kembali dalam Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022. Terbaru, melalui Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026, pemerintah melakukan pembaruan dan perbaikan ketentuan sesuai dengan usulan daerah.
Dwi Anggia memberikan penegasan yang sangat krusial bagi masyarakat dan pemerhati lingkungan. Ia memastikan bahwa kawasan inti Taman Nasional Ujung Kulon sendiri sama sekali tidak masuk dalam wilayah pertambangan. Wilayah yang masuk dalam peta WUP hanyalah sebagian perairan laut yang berada di sekitar kawasan tersebut.
"Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan. Hingga saat ini, tidak ada satu pun izin tambang yang dikeluarkan, baik di wilayah perairan sekitarnya maupun di dalam kawasan taman nasional itu sendiri," tegas Dwi Anggia dalam keterangannya di Jakarta.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penetapan WUP dalam Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 yang ditandatangani oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, merupakan bagian dari perencanaan tata kelola sumber daya mineral nasional. Penetapan ini didasarkan pada data geologi yang menunjukkan adanya potensi mineral di perairan tersebut.
Namun, masyarakat perlu memahami perbedaan mendasar antara penetapan wilayah dengan izin operasional. Penetapan WUP hanyalah langkah administratif dalam perencanaan negara dan bukan merupakan lampu hijau atau izin bagi perusahaan untuk mulai melakukan aktivitas penggalian atau penambangan di lokasi tersebut. Dengan demikian, perlindungan terhadap ekosistem TNUK tetap menjadi prioritas utama pemerintah.

