Chapnews.id – Masyarakat yang berencana mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau SKCK kini harus memperhatikan syarat tambahan yang cukup krusial. Berdasarkan regulasi terbaru, kepesertaan Jaminan Kesehatan yang aktif, atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai BPJS Kesehatan, kini menjadi salah satu syarat administrasi yang wajib dipenuhi oleh para pemohon.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat integrasi layanan publik dan memastikan cakupan kesehatan nasional berjalan beriringan dengan pemenuhan dokumen negara. Namun, aturan ini tentu memicu berbagai pertanyaan di tengah masyarakat, terutama mengenai siapa saja yang benar-benar diwajibkan memiliki status kepesertaan aktif tersebut.

Merujuk pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 1 Tahun 2026, ketentuan mengenai kewajiban kepesertaan Jaminan Kesehatan ini telah resmi diberlakukan sejak 20 Mei 2026. Aturan ini berlaku secara menyeluruh bagi Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) yang mengajukan penerbitan dokumen kepolisian tersebut.
Secara umum, SKCK merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Polri untuk memberikan keterangan mengenai rekam jejak kriminal seseorang. Dokumen ini memegang peranan vital dalam berbagai urusan administratif, mulai dari syarat melamar pekerjaan di sektor swasta maupun instansi pemerintah, melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, hingga keperluan pengurusan dokumen legal lainnya.
Ketentuan dan Pengecualian
Berdasarkan Pasal 2 ayat 4 dalam Perpol Nomor 1 Tahun 2026, setiap pemohon SKCK secara mendasar harus sudah terdaftar sebagai peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan. Hal ini berarti, sebelum datang ke kantor polisi, pemohon disarankan untuk memastikan bahwa status kepesertaan BPJS Kesehatan mereka tidak dalam kondisi nonaktif atau menunggak iuran.
Meski demikian, aturan ini tidak bersifat kaku bagi semua orang. Pemerintah dan pihak kepolisian telah menyiapkan ruang pengecualian bagi kelompok tertentu. Terdapat tiga kelompok masyarakat yang tidak diwajibkan memiliki BPJS Kesehatan aktif saat mengurus SKCK, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam peraturan tersebut.
Pengecualian ini diberikan untuk menjamin agar hak-hak dasar masyarakat tertentu tidak terhambat oleh kendala administratif kesehatan. Kelompok yang mendapatkan dispensasi ini biasanya mencakup mereka yang secara regulasi memang tidak masuk dalam skema wajib peserta jaminan kesehatan tertentu atau kategori khusus lainnya yang telah diatur dalam undang-undang.
Bagi masyarakat yang ingin mengurus SKCK dalam waktu dekat, sangat disarankan untuk melakukan pengecekan status kepesertaan BPJS Kesehatan melalui aplikasi Mobile JKN atau layanan kanal resmi lainnya. Hal ini penting dilakukan guna menghindari penolakan berkas saat proses administrasi di kantor kepolisian berlangsung. Dengan memastikan semua syarat terpenuhi, proses pembuatan SKCK diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan efisien tanpa kendala birokrasi.


