Ads - After Header

Upah Bekasi Lebih Tinggi dari Jakarta

Ahmad Dewatara

Chapnews.id – Fenomena unik sekaligus mengejutkan terjadi dalam penetapan standar upah minimum untuk tahun 2027. Jakarta, yang selama ini dikenal sebagai pusat gravitasi ekonomi nasional, justru harus mengakui keunggulan Kabupaten Bekasi dalam hal besaran upah minimum. Berdasarkan data terbaru, Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta diproyeksikan berada di angka Rp6.136.941, sementara Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bekasi melesat lebih tinggi mencapai Rp6.427.655 per bulan.

Kenaikan upah di kedua wilayah ini memang menunjukkan tren positif. UMP DKI Jakarta mengalami kenaikan sebesar 7,1 persen atau setara dengan Rp407 ribuan. Di sisi lain, Kabupaten Bekasi mencatatkan lonjakan yang lebih signifikan, yakni sebesar 8,23 persen atau naik Rp488.770 dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menempatkan Kabupaten Bekasi sebagai wilayah dengan upah minimum tertinggi di Indonesia untuk tahun 2027, mengungguli ibu kota dengan selisih sekitar Rp291.000.

Upah Bekasi Lebih Tinggi dari Jakarta
Gambar Istimewa : img.okezone.com

Ketimpangan ini memicu reaksi keras dari kalangan aktivis buruh. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan keheranannya atas kebijakan tersebut. Menurutnya, sangat tidak logis jika upah di Jakarta justru lebih rendah dibandingkan wilayah penyangganya, mengingat biaya hidup di ibu kota jauh lebih mencekik.

Said Iqbal mempertanyakan logika di balik keputusan Gubernur DKI Jakarta yang dinilai tidak berpihak pada kesejahteraan pekerja. Ia menegaskan bahwa Jakarta memiliki karakteristik ekonomi yang sangat kompleks, mulai dari pusat perbankan, kantor pusat perusahaan multinasional, hingga industri jasa kelas atas seperti perhotelan bintang lima. Karakteristik ini seharusnya berbanding lurus dengan standar upah yang tinggi.

Lebih lanjut, Said memberikan simulasi nyata mengenai beban hidup buruh di Jakarta. Dengan upah Rp6,1 juta, seorang pekerja akan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Ia memaparkan bahwa biaya kontrakan, cicilan kendaraan, bensin, hingga biaya makan tiga kali sehari dapat dengan mudah menyedot anggaran hingga Rp5,2 juta sampai Rp6 juta per bulan.

"Jika pengeluaran mencapai Rp6 juta, maka buruh di Jakarta hanya memiliki sisa sekitar Rp136.000. Apakah angka tersebut cukup untuk membeli pakaian, kebutuhan anak, atau biaya darurat jika kendaraan rusak?" tegas Said Iqbal dalam keterangannya.

Kesenjangan ini menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk meninjau kembali kebijakan upah agar tetap relevan dengan realitas inflasi dan biaya hidup di lapangan. Tanpa penyesuaian yang tepat, pekerja di Jakarta terancam terjebak dalam jeratan ekonomi yang sulit untuk keluar dari garis kemiskinan, meskipun mereka bekerja di jantung ekonomi negara.

Also Read

Bagikan:

Ahmad Dewatara

kontributor di ChapNews yang berfokus pada liputan dan analisis Olahraga. Ia secara rutin menyajikan berita terkini, ulasan pertandingan, dan spekulasi transfer di dunia sepak bola global maupun nasional, memberikan pandangan yang tajam bagi para penggemar olahraga.

Tags

Tinggalkan komentar

Ads - Before Footer