Chapnews.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengambil langkah tegas untuk memperkuat fondasi keuangan industri perasuransian di Indonesia. Melalui penerbitan Peraturan OJK Nomor 18 Tahun 2026, regulator kini memperketat standar perhitungan solvabilitas bagi perusahaan asuransi dan reasuransi. Kebijakan baru ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap perusahaan memiliki ketahanan modal yang mumpuni dalam menghadapi berbagai guncangan ekonomi yang tidak menentu.
Langkah strategis ini diambil sebagai respons terhadap dinamika ekonomi global yang semakin kompleks. OJK menyoroti bahwa fluktuasi suku bunga yang tajam, volatilitas nilai tukar mata uang, hingga ketidakpastian ekonomi dunia telah memberikan tekanan nyata pada profil risiko perusahaan asuransi. Dengan aturan baru ini, parameter pengukuran kecukupan modal akan dibuat lebih sensitif terhadap risiko (risk-sensitive) agar mampu mencerminkan kondisi risiko aktual yang dihadapi oleh pelaku industri.

Salah satu poin krusial dalam regulasi ini adalah penetapan Kewajiban Rasio Solvabilitas Minimum (KRSM) sebesar 120 persen. Artinya, perusahaan asuransi tidak boleh hanya sekadar memiliki modal yang cukup, tetapi harus memiliki bantalan modal yang jauh melampaui kewajiban minimumnya. Selain itu, bagi perusahaan asuransi yang masuk dalam kategori Domestic Significantly Important Insurer (D-SII) atau perusahaan yang dianggap sangat penting secara domestik, terdapat kewajiban tambahan untuk membentuk modal sebesar 15 persen dari Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR).
Penyempurnaan aturan ini juga bertujuan untuk menyelaraskan kerangka solvabilitas dengan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 117 (PSAK 117) mengenai Kontrak Asuransi yang telah berlaku sejak awal 2025. Perubahan standar akuntansi tersebut menuntut adanya penyesuaian dalam pola pengakuan dan pelaporan kontrak asuransi, sehingga pengukuran kecukupan modal harus dilakukan secara lebih hati-hati atau prudensial.
Dalam teknis perhitungannya, OJK kini mengklasifikasikan modal yang tersedia ke dalam dua kategori utama, yaitu modal inti (Tier 1) dan modal pelengkap (Tier 2). Klasifikasi ini didasarkan pada kemampuan instrumen modal tersebut dalam menyerap kerugian. Selain itu, dalam menghitung MMBR, cakupan risiko yang meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko asuransi, hingga risiko operasional akan diukur dengan pendekatan yang lebih akurat dan mencerminkan profil risiko masing-masing perusahaan.
Tak hanya soal angka, perusahaan asuransi kini diwajibkan untuk menerapkan Own Risk and Solvency Assessment (ORSA). Melalui mekanisme ini, perusahaan harus melakukan uji ketahanan (stress test) setidaknya setahun sekali untuk melihat sejauh mana kemampuan mereka bertahan dalam berbagai skenario perubahan ekonomi yang ekstrem.
Untuk menjaga transparansi, perusahaan wajib menyampaikan laporan solvabilitas secara berkala, baik triwulanan maupun tahunan. Laporan tahunan tersebut juga wajib melalui proses audit oleh akuntan publik. OJK menegaskan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan permodalan, perhitungan MMBR, hingga keterlambatan pelaporan akan dikenakan sanksi administratif yang tegas guna menjamin kepatuhan seluruh pelaku industri. Melalui regulasi ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi nasional dapat terus terjaga dan semakin kuat.

