Chapnews – Nasional – Profesor Marsudi Wahyu Kisworo, mantan Rektor Universitas Pancasila (UP), melaporkan pencopotannya ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Ia menilai pemecatannya oleh Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila (YPP-UP) cacat prosedur dan sewenang-wenang. "Prosedurnya sewenang-wenang. Seharusnya ada proses melalui Senat, kesempatan membela diri. Ini tidak ada," tegas Marsudi kepada wartawan, Rabu (30/4).
Surat Keputusan Ketua Pembina YPP-UP Nomor 04/KEP/KA.PEMB/YPP-UP/IV/2025 yang mencopot Marsudi pada 24 April 2025, dinilai Marsudi menggunakan alasan subjektif dan tak berdasar. Ia bahkan siap membuktikannya di pengadilan. Marsudi telah mengajukan audiensi ke Kemendikbudristek dan tengah mempersiapkan bukti untuk mendukung klaimnya. "Minggu depan kemungkinan ada kabar baru," imbuhnya.
Sebagai langkah antisipasi, Marsudi mempertimbangkan jalur hukum, baik perdata melalui PTUN maupun pidana atas pencemaran nama baik. "Langkah terakhir, kalau bisa diselesaikan baik-baik, ya baik-baik. Tapi kalau tidak, mungkin lewat hukum," ujarnya.
Marsudi menduga pencopotannya terkait advokasi yang dilakukannya terhadap korban dugaan pelecehan seksual yang melibatkan mantan Rektor UP, Edie Toet Hendratno (ETH). Ia mengaku dirinya dan beberapa pejabat universitas yang aktif membela korban, mendapat tekanan dan intimidasi.
Kasus dugaan pelecehan seksual ETH sendiri telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri, dan kini telah dinaikkan ke tahap penyidikan. chapnews.id belum mendapatkan konfirmasi resmi dari Universitas Pancasila maupun YPP-UP terkait pencopotan Marsudi.
Namun, laman resmi Universitas Pancasila memberitakan pelantikan Adnan Hamid sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Rektor. Adnan, mantan Ketua Senat UP, akan menjabat hingga terpilihnya rektor definitif. Ketua Pembina YPP-UP, Siswono Yudho Husodo, menyampaikan apresiasi kepada Marsudi dan harapannya kepada Adnan.
