Chapnews – Ekonomi – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah, mendesak Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), untuk memprioritaskan program pembangunan 3 juta rumah. Permintaan ini disampaikan Fahri usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) dan Pembahasan Rencana Kerja 2025 di Kemenko Infrastruktur, Rabu (8/1/2025). Menurutnya, janji Presiden Joko Widodo untuk menyediakan 3 juta rumah tak bisa ditangani sendiri oleh Kementerian PKP.
Fahri menekankan perlunya kebijakan publik yang tepat dan kerja sama antar lembaga untuk menciptakan ekosistem yang mendukung terwujudnya program tersebut. "Tiga juta rumah merupakan janji Bapak Presiden dan tidak bisa dihadapi sendiri," tegasnya. Ia menambahkan, kerjasama antar lembaga sangat krusial untuk mengaktifkan seluruh potensi dalam pembangunan perumahan.
Lebih lanjut, Fahri menjelaskan pentingnya peran pemerintah dalam memastikan rumah yang dibangun layak huni. Rumah, menurutnya, merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Jika pemerintah abai, masyarakat akan membangun sendiri rumah mereka dengan kualitas yang tak terjamin. "Pemerintah harus hadir dalam pembangunan rumah rakyat, sehingga rumah-rumah yang akan dibangun dipastikan layak huni dan kuat, termasuk tahan gempa," ujarnya.
Wamen PKP juga menjelaskan bahwa pemerintah akan menerapkan standar ketat dalam pembangunan perumahan. "Sekarang ini dalam skema kita penyelenggaraan perumahan baru, kita akan memasukkan secara ketat bahwa konstruksi dan bangunannya betul-betul bersumber dari satu riset yang dilakukan pemerintah bahwa ini layak bangun atau tidak," jelas Fahri.
Sementara itu, Menko Infra AHY dalam Rakor tersebut menyampaikan resolusi 2025, menekankan pentingnya peningkatan koordinasi dan kekompakan antar Kementerian/Lembaga (K/L) untuk mengintegrasikan pembangunan nasional dan memberikan solusi terbaik bagi masyarakat. Hal ini selaras dengan desakan Wamen PKP untuk mendukung percepatan program 3 juta rumah.
