Chapnews – Ekonomi – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merilis data inflasi awal tahun 2026, menunjukkan angka 3,55 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) untuk bulan Januari. Meskipun terlihat cukup tinggi, pemerintah menegaskan bahwa kondisi inflasi tetap dalam koridor terkendali dan tidak mengindikasikan lonjakan harga yang mengkhawatirkan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa angka 3,55 persen tersebut sejatinya dipengaruhi oleh efek dasar rendah (low base effect) dari kebijakan diskon tarif listrik sebesar 50 persen yang diberlakukan pada periode Januari-Februari 2025. "Secara perhitungan, ini membuat inflasi tahunan terlihat lebih tinggi. Namun, dapat kami pastikan bahwa inflasi Januari 2026 tetap terkendali dan tekanan harga di pasar domestik tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan," ujar Airlangga pada Rabu (4/2/2026), seperti dikutip dari chapnews.id.
Airlangga juga menyampaikan optimisme pemerintah bahwa inflasi sepanjang tahun 2026 akan tetap berada dalam rentang sasaran yang ditetapkan, yaitu 2,5 persen plus minus 1 persen. Keyakinan ini didasari oleh sinergi kebijakan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia, serta penguatan koordinasi pengendalian inflasi melalui implementasi strategi ‘4K’. Strategi tersebut meliputi Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
Ia menambahkan, "Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah akan terus diintensifkan guna memastikan ketersediaan pasokan pangan yang merata antarwaktu dan antarwilayah. Ini juga termasuk dukungan terhadap program-program prioritas pemerintah, peningkatan efisiensi distribusi, serta perbaikan kualitas logistik pangan dari daerah surplus ke daerah defisit."
Lebih lanjut, Airlangga menggarisbawahi komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Ramadan dan Idulfitri. Selain itu, upaya penguatan infrastruktur dan logistik pascabencana juga menjadi fokus untuk mempercepat pemulihan ekonomi di wilayah-wilayah yang terdampak.
