Chapnews – Nasional – Pengamat keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menyoroti upaya pemerintah dalam memperkuat industri pertahanan dalam negeri. Langkah ini dianggap krusial untuk memenuhi kebutuhan alat utama sistem senjata (alutsista) TNI sekaligus meningkatkan kapasitas produksi industri pertahanan nasional.
Fahmi menjelaskan bahwa pemerintah berupaya agar industri pertahanan, baik BUMN maupun swasta, tidak hanya fokus pada perakitan. Kebijakan yang diambil diarahkan untuk mendorong penguasaan teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan penguatan rantai pasok dalam negeri secara bertahap dan berkelanjutan.
Menurut Fahmi, tantangan utama dalam mengembangkan industri pertahanan dalam negeri adalah memastikan kemandirian tidak hanya berhenti pada tahap perakitan. Pengembangan industri pertahanan harus sejalan dengan Undang-Undang Industri Pertahanan yang mengamanatkan penguasaan teknologi, penguatan rantai pasok dalam negeri, serta peningkatan kualitas SDM sebagai tujuan jangka panjang.
Dari sisi fiskal, Fahmi menilai bahwa pembiayaan industri pertahanan tidak bisa sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran pertahanan juga harus mencakup pemeliharaan alutsista, kesiapan operasional, dan belanja rutin lainnya. Oleh karena itu, pemerintah mendorong pemanfaatan skema pembiayaan alternatif sebagai langkah yang rasional dan sesuai dengan praktik internasional.
Saat ini, pemerintah mulai mendorong skema pembiayaan alternatif, salah satunya melalui kerja sama dengan perbankan nasional, khususnya bank BUMN, untuk mendukung pembiayaan proyek industri pertahanan. "Dukungan sektor keuangan terhadap industri pertahanan sudah mulai terlihat, terutama dari perbankan nasional dan bank BUMN. Beberapa skema pembiayaan dan kerja sama sudah dijajaki untuk mendukung industri strategis ini," jelas Fahmi.
Direktur Teknik PT Nanggala Kencana Rekatama Indonesia (PT NKRI), Zaenal, menekankan bahwa pengalaman historis Indonesia menunjukkan risiko dari ketergantungan terhadap pemasok asing, termasuk potensi embargo dan gangguan rantai pasok akibat konflik geopolitik. Oleh karena itu, kemandirian industri pertahanan sangat penting untuk menciptakan sistem pertahanan yang kuat dan maju.
Zaenal menambahkan bahwa kemampuan mandiri di sektor pertahanan menciptakan efek gentar bagi pihak luar karena Indonesia dinilai mampu memasok kebutuhan militernya sendiri tanpa khawatir aksesnya ditutup oleh negara lain. "Hal ini meningkatkan posisi tawar Indonesia secara diplomatis. Pemerintah Indonesia telah menempatkan kemandirian pertahanan sebagai visi strategis jangka panjang," pungkasnya.
