Chapnews – Ekonomi – Pemerintah Indonesia menutup tahun anggaran 2025 dengan catatan pembiayaan utang yang signifikan. Total penarikan utang mencapai Rp736,3 triliun, sebuah angka yang hampir memenuhi target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono, mengungkapkan data ini dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Januari 2026 di Jakarta pada Kamis, 8 Januari 2026. Angka tersebut setara dengan 94,9 persen dari proyeksi APBN yang telah ditetapkan.
Thomas Djiwandono menjelaskan bahwa pembiayaan utang tersebut direalisasikan melalui kombinasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman. Meskipun rincian spesifik mengenai porsi masing-masing instrumen tidak dijelaskan lebih lanjut oleh Kementerian Keuangan, Wamenkeu menegaskan bahwa strategi penarikan utang dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan terukur. Pendekatan ini bertujuan untuk meminimalkan biaya bunga dan mengendalikan potensi risiko yang mungkin timbul di masa mendatang, demi menjaga keberlanjutan fiskal negara.
Selain pembiayaan utang, pemerintah juga mencatatkan realisasi pembiayaan non-utang sebesar Rp7,7 triliun. Angka ini sedikit di bawah target, yakni minus 4,9 persen dari proyeksi APBN. Secara keseluruhan, total pembiayaan anggaran APBN 2025 mencapai Rp744 triliun. Jumlah ini bahkan melampaui target awal sebesar Rp616,2 triliun, atau setara dengan 102,8 persen dari target yang ditetapkan.
Menurut Thomas, pembiayaan ini krusial dalam menopang berbagai kebutuhan fiskal negara. Dana tersebut dialokasikan untuk menutup defisit anggaran, membiayai berbagai proyek investasi strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mendukung pengelolaan kas pemerintah agar tetap stabil dan likuid. Realisasi pembiayaan utang yang mendekati target ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal di tengah dinamika ekonomi global. Dengan pengelolaan yang terukur dan transparan, Kementerian Keuangan terus berupaya memastikan bahwa setiap penarikan utang memberikan manfaat optimal bagi pembangunan nasional tanpa membebani keuangan negara secara berlebihan di masa depan. Informasi lebih lanjut mengenai perkembangan ekonomi dan kebijakan fiskal dapat diakses melalui portal berita terkemuka seperti chapnews.id.
