Chapnews – Ekonomi – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara resmi memulai pemeriksaan laporan keuangan untuk tahun anggaran 2025 terhadap sejumlah kementerian dan lembaga penting, termasuk Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Pertahanan. Langkah ini menandai dimulainya proses audit yang krusial untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.
Pemeriksaan ini diawali dengan kegiatan entry meeting yang dilakukan BPK untuk belasan entitas. Secara total, pemeriksaan ini menyasar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang mencakup Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) beserta tiga angkatannya (TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara).
Selain itu, BPK juga akan mengaudit laporan keuangan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Intelijen Negara (BIN), serta Badan Gizi Nasional (BGN). Pemilihan entitas-entitas ini bukan tanpa alasan. Laporan keuangan mereka memiliki kontribusi signifikan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), terutama dalam proporsi nilai aset, realisasi belanja, dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP).
Ketua BPK, Isma Yatun, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Selasa (17/2/2026), menegaskan pentingnya tahapan awal ini. "Entry meeting merupakan tahapan awal yang penting untuk memastikan adanya pemahaman yang sama terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara serta proses pemeriksaannya," ujar Isma Yatun.
Entry meeting sendiri adalah pertemuan pembuka antara tim pemeriksa BPK dengan manajemen entitas yang diaudit. Tujuannya adalah menyamakan persepsi mengenai ruang lingkup, metodologi, dan jadwal pemeriksaan, sekaligus mengidentifikasi potensi isu atau area risiko yang perlu mendapat perhatian khusus. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari mandat konstitusional BPK untuk mengawasi penggunaan anggaran negara demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, serta diharapkan dapat memberikan opini yang akuntabel terhadap laporan keuangan entitas-entitas tersebut.
