Chapnews – Ekonomi – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengumumkan kebijakan strategis yang membuka lebar pintu bagi pengusaha nasional, khususnya anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), untuk terlibat dalam sektor hulu migas. Kebijakan ini mencakup penawaran 110 blok minyak dan gas (migas) baru yang akan segera ditenderkan, serta instruksi tegas untuk memprioritaskan pengusaha daerah dalam proyek-proyek bernilai di bawah Rp100 miliar.
Dalam kesempatan Sidang Dewan Pleno DPP HIPMI, Bahlil menekankan komitmen pemerintah untuk mendiversifikasi pelaku usaha di sektor energi. Ia ingin agar sektor vital ini tidak hanya bergantung pada pemain lama. "Ada sekitar 110 blok minyak baru yang bisa kita dorong untuk ditenderkan, ini kalau pengusaha HIPMI, kalian mau main minyak, nah ini, ada 110 blok baru," ujarnya, dikutip dari chapnews.id. Pernyataan ini sontak menjadi angin segar bagi para pengusaha muda yang ingin merambah industri hulu migas.
Lebih lanjut, Bahlil juga memberikan mandat jelas kepada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) serta para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Ia menginstruksikan agar pola distribusi proyek diubah secara signifikan. Proyek-proyek migas dengan nilai di bawah Rp100 miliar kini tidak lagi boleh dikerjakan oleh perusahaan yang berbasis di Jakarta, melainkan harus diprioritaskan bagi pelaku usaha lokal di wilayah operasional proyek tersebut.
"Saya sudah perintahkan, untuk proyek di bawah 100 miliar, tidak boleh pekerjaan itu dikerjakan oleh orang Jakarta, kasih pekerjaan itu kepada anak-anak daerah di mana lokasi itu ada. Itu sebagai bentuk afirmatif saya, sebagai menteri ESDM," tegas Bahlil, menunjukkan keseriusannya dalam implementasi kebijakan ini.
Menteri Bahlil menegaskan bahwa kebijakan afirmatif ini dirancang untuk mendorong pemerataan ekonomi dan memperkuat kapasitas industri di tingkat daerah. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem bisnis yang lebih inklusif dan memberdayakan potensi lokal. Namun, ia memberikan penekanan khusus: prioritas ini hanya berlaku bagi pelaku usaha lokal yang memiliki kesiapan teknis dan manajerial yang mumpuni, bukan sekadar mengajukan proposal tanpa kompetensi riil.
"Dulu proyek ini cuma Rp30-Rp40 miliar dikerjakan semua (orang) di Jakarta. Sekarang kita kasih semua ke anak-anak daerah, tapi anak-anak daerah yang siap, Jangan anak-anak daerah yang siap proposal saja," pungkas Bahlil, menggarisbawahi pentingnya profesionalisme dan kapabilitas di kalangan pengusaha daerah yang akan menerima amanah proyek-proyek migas tersebut.
