Chapnews – Ekonomi – Presiden Prabowo Subianto sedang mengkaji penerapan kebijakan kerja dari rumah (WFH) bagi para aparatur sipil negara sebagai salah satu strategi mitigasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Gagasan ini muncul sebagai respons atas lonjakan harga energi global yang dipicu oleh eskalasi konflik di Timur Tengah, sebuah fenomena yang telah mendorong sejumlah negara lain untuk mengadopsi langkah serupa.
Wacana WFH ini, menurut Presiden Prabowo, merupakan upaya konkret untuk mereduksi mobilitas serta konsumsi BBM di sektor publik, seiring dengan fluktuasi harga komoditas energi di pasar internasional yang terus meresahkan. Kebijakan ini mengingatkan pada masa pandemi COVID-19, di mana WFH menjadi norma untuk membatasi pergerakan masyarakat.
Sebagai perbandingan, Filipina telah mengimplementasikan skema kerja empat hari dalam seminggu di beberapa instansi pemerintahnya. Selain itu, pembatasan ketat diberlakukan terhadap perjalanan dinas dan berbagai kegiatan operasional demi menekan penggunaan energi secara signifikan.
Presiden Prabowo juga menyoroti langkah-langkah ekstrem yang diambil oleh Pakistan, yang mereka sebut sebagai "critical measures" atau langkah-langkah krusial. Kebijakan ini menjadi cerminan betapa seriusnya negara tersebut menghadapi krisis energi.
Pakistan, misalnya, memberlakukan kembali regulasi serupa era pandemi COVID-19, mewajibkan sekitar 50 persen pegawai di sektor publik maupun swasta untuk bekerja dari rumah. Durasi kerja pun dipersingkat menjadi empat hari dalam sepekan. "Mereka bahkan mengurangi gaji anggota kabinet, anggota DPR, dan semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan atau lemah," ungkap Prabowo, Minggu (15/3/2026), mengutip kebijakan yang patut dicermati.
Tidak hanya itu, pemerintah Pakistan juga secara drastis memangkas alokasi BBM untuk seluruh kementerian dan memberlakukan aturan bahwa 60 persen armada kendaraan dinas tidak boleh dioperasikan setiap hari. Kebijakan penghematan turut merambah pada penghentian sementara belanja modal, termasuk pengadaan pendingin ruangan (AC), kendaraan baru, serta perabot kantor di seluruh lembaga pemerintahan. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen serius dalam menghadapi tantangan energi global.
