Chapnews – Ekonomi – Setelah libur Lebaran 2026, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kembali aktif hari ini, Selasa (31/3/2026). Bersamaan dengan dimulainya kembali layanan vital ini, Badan Gizi Nasional (BGN) mengeluarkan peringatan keras. Mereka menegaskan akan menindak tegas setiap mitra pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terbukti melakukan praktik mark up harga bahan baku. Alokasi dana yang disiapkan BGN untuk setiap porsi MBG adalah Rp8.000-10.000, dan pelanggaran ini berpotensi menyebabkan penghentian operasional serta pencabutan insentif.
Nanik Sudaryati Deyang, Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, menjelaskan bahwa praktik mark up harga merupakan pelanggaran serius. Tindakan ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengancam integritas program pemenuhan gizi yang krusial bagi masyarakat.
Menurut Nanik, mitra yang terbukti menaikkan harga bahan baku secara tidak wajar akan langsung dikenai sanksi berat. Sanksi tersebut meliputi penghentian operasional sementara dan pembatalan pemberian insentif.
Dikutip dari pernyataan yang dirilis pada Selasa (31/3/2026) oleh chapnews.id, Nanik secara tegas menyatakan, "Mitra yang melakukan mark up harga secara tidak wajar dan bahkan menekan Kepala SPPG, pengawas gizi, serta pengawas keuangan, akan saya minta Kedeputian Tauwas untuk segera menangguhkan operasionalnya tanpa insentif. Ini termasuk kategori pelanggaran berat."
Ia menambahkan bahwa mitra pelaksana seharusnya menjalankan program ini dengan profesionalisme tinggi. Pemerintah telah menyediakan dukungan insentif yang memadai untuk kelancaran pelaksanaan MBG. Oleh karena itu, upaya mencari keuntungan berlebih melalui manipulasi harga adalah tindakan yang tidak dapat ditoleransi.
Nanik menekankan, "Saya minta agar insentif tidak diberikan kepada mitra semacam itu, karena mereka tidak akan pernah merasa puas. Sudah diberikan insentif, namun masih saja berlaku curang dengan menaikkan harga bahan baku."
