Chapnews – Ekonomi – Pertanyaan mengenai kelanjutan pencairan Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) senilai Rp900.000 pada Februari 2026 kini menjadi topik hangat di tengah masyarakat. Setelah sukses disalurkan pada penghujung tahun 2025, antusiasme publik untuk mengetahui apakah program bantuan ini akan kembali bergulir sangat tinggi. Namun, hingga saat ini, pemerintah melalui Kementerian Sosial belum melakukan pencairan BLT Kesra untuk periode Februari 2026.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf memberikan penjelasan terkait status BLT Kesra. Ia menegaskan bahwa program bantuan yang telah disalurkan sebelumnya merupakan inisiatif Presiden untuk mendorong daya beli masyarakat di akhir tahun lalu dan bersifat sementara. "Bisa jadi itu (berlanjut), kita lihat situasi dan kondisi serta kebijakan dari Bapak Presiden," ujar Mensos saat ditemui di Jakarta belum lama ini, seperti dikutip dari chapnews.id. Menurutnya, potensi kelanjutan program ini sangat bergantung pada ketersediaan anggaran pemerintah serta arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Meski demikian, Mensos mengisyaratkan adanya "angin segar" terkait potensi kelanjutan bantuan sosial secara umum. Hal ini didasarkan pada peningkatan alokasi anggaran belanja bantuan sosial pemerintah secara keseluruhan. Namun, ia menekankan bahwa hingga detik ini, belum ada instruksi resmi dari Presiden untuk kembali mencairkan BLT Kesra. Di sisi lain, pemerintah telah aktif menyalurkan bantuan sosial reguler tahap 1 serta menyiapkan berbagai paket stimulus ekonomi lainnya untuk menjaga stabilitas perekonomian.
Sebagai informasi, program BLT Kesra Rp900.000 pada akhir tahun 2025 lalu berhasil menjangkau lebih dari 33 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah terverifikasi. Penyaluran bantuan ini dilakukan secara bertahap melalui Himpunan Bank Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia. Kementerian Sosial sendiri telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp110 triliun untuk berbagai program bantuan sosial, mencakup bantuan reguler, penebalan bantuan sosial pada Juni dan Juli, serta BLT Kesra senilai Rp900.000 untuk triwulan terakhir (Oktober, November, Desember) 2025.
Saifullah Yusuf juga mengakui bahwa keakuratan data para KPM menjadi salah satu faktor penentu utama dalam memutuskan keberlanjutan BLT Kesra. Selain kesiapan anggaran, data yang valid dan tepat sasaran adalah kunci agar bantuan sosial yang diberikan benar-benar efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan demikian, nasib BLT Kesra di tahun 2026 masih menanti lampu hijau dari kebijakan Presiden dan kondisi anggaran negara yang memungkinkan.
