Chapnews – Ekonomi – Menteri Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, baru-baru ini melontarkan pernyataan mengejutkan terkait hambatan utama UMKM lokal untuk naik kelas. Berbeda dengan pandangan yang seringkali menyoroti skema pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Maman menegaskan bahwa akar masalah sebenarnya adalah serbuan produk impor ilegal yang membanjiri pasar domestik, khususnya dari Tiongkok. Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan atas kebijakan KUR yang diutarakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Maman menjelaskan, pemerintah selama ini telah mengucurkan berbagai bentuk dukungan bagi UMKM, mulai dari akses permodalan hingga program pelatihan intensif. Namun, ia menilai semua upaya tersebut menjadi sia-sia dan kurang efektif karena pasar dalam negeri yang "becek" atau dipenuhi barang-barang impor ilegal.
"Kita support apapun pelatihan kepada mereka (UMKM), mereka bisa produksi, tapi mereka nggak bisa jual barang. Betul? Mereka nggak bisa jual barang hari ini. Karena apa? Karena pasarnya becek, dipenuhi dengan barang-barang impor dari luar. Ini yang saya bilang, kondisi masalahnya di situ," ungkap Maman dalam sebuah acara media gathering di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (27/2/2026), seperti dilansir chapnews.id.
Ia juga mengkritisi perdebatan seputar KUR yang menurutnya hanya menjebak semua pihak dalam "lingkaran setan" saling menyalahkan. Maman melihat, berbagai pihak kerap menjadi sasaran tudingan, mulai dari pelaku UMKM itu sendiri hingga kementerian terkait.
"Akhirnya kita saling menyalahkan. Nyalahin ini yang salah di sini, ini yang salah di sini. UMKM lah dituding. Ini lagi sekarang muncul lagi statement-nya Pak Purbaya. KUR-nya nanti dibeginiin lah, begini lagi lah, dan macam-macam. Jadi kayak ada di lingkaran setan kita ini," tambahnya.
Lebih lanjut, Maman menyinggung tudingan yang kerap dialamatkan kepada Kementerian Perdagangan atau Kementerian Perindustrian terkait pengawasan impor. Ia berpendapat, jika berbicara mengenai izin impor resmi, penelusuran dan pengawasannya relatif mudah dilakukan.
"Saya mau bilang, kalau kita mau ngecek barang-barang impor yang masuk itu, terus kita salahkan Kementerian Perdagangan. Kenapa? Karena Kementerian Perdagangan jelas ukurannya. Dia keluarkan izin impor 100, ya sudah kita cek aja, ketahuan, gampang," jelasnya, mengisyaratkan bahwa masalah sebenarnya mungkin terletak pada jalur impor yang tidak resmi atau ilegal yang sulit terdeteksi.
