Chapnews – Nasional – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa praktik korupsi yang melibatkan kepala daerah masih menjadi masalah serius dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Pernyataan ini muncul sebagai respons atas pernyataan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Bursah Zarnubi, yang mengindikasikan adanya praktik korupsi yang meluas di kalangan bupati.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa fenomena korupsi di kalangan kepala daerah menunjukkan adanya tantangan besar dalam integritas kepemimpinan publik. Menurutnya, jabatan kepala daerah adalah amanah yang diberikan rakyat melalui proses demokrasi, sehingga harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
KPK menyoroti bahwa penyalahgunaan wewenang sering menjadi pintu masuk bagi tindak pidana korupsi oleh kepala daerah. Praktik ini kerap terjadi dalam bentuk keputusan atau kebijakan strategis, seperti pengelolaan anggaran, perizinan, pengadaan barang dan jasa, serta penataan proyek pembangunan daerah. Kekuasaan yang seharusnya digunakan untuk melayani masyarakat justru berubah menjadi alat untuk memperkaya diri sendiri.
Budi menambahkan bahwa KPK akan terus melakukan upaya pencegahan, pendidikan, peran serta masyarakat, koordinasi supervisi, serta penindakan secara konsisten dan integratif. Namun, keberhasilan pemberantasan korupsi sangat bergantung pada komitmen integritas para kepala daerah itu sendiri. Kesadaran bahwa jabatan adalah amanah rakyat harus menjadi landasan utama dalam setiap tindakan dan keputusan.
KPK berharap kepala daerah dapat menjadi teladan bagi birokrasi dan masyarakat melalui penguatan integritas, kepatuhan terhadap hukum, serta keberanian menolak praktik-praktik koruptif. Dengan demikian, kepercayaan publik dapat dipulihkan, dan tujuan pembangunan daerah yang berkeadilan serta berorientasi pada kemaslahatan rakyat dapat benar-benar terwujud.
