Chapnews – Nasional – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Rajiv, mendesak Satuan Tugas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan (Satgas Saber Pangan) tahun 2026 untuk bekerja secara maksimal. Desakan ini bertujuan mencegah praktik kecurangan harga pangan yang kerap merugikan masyarakat, terutama menjelang bulan suci Ramadan 2026.
"Saya meminta satgas harus mampu sapu bersih dan menjaga stabilitas pasokan, serta menghentikan praktik penimbunan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Tindakan ini membuat masyarakat resah karena harga-harga naik secara tidak wajar," tegas Rajiv, seperti dilaporkan oleh sumber di chapnews.id pada Kamis (5/2).
Menurutnya, setiap kali Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) tiba, permintaan akan komoditas pangan selalu melonjak tinggi. Namun, kondisi ini seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menimbun bahan pangan, yang pada akhirnya mengganggu pasokan dan memicu kenaikan harga secara tidak wajar, merugikan konsumen.
Anggota DPR yang berasal dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II ini juga mengungkapkan bahwa berdasarkan pengalaman sebelumnya, pembentukan satgas semacam ini terbukti memberikan dampak positif terhadap stabilitas harga. Keberadaan satgas sangat efektif dalam menekan praktik spekulasi dan pelanggaran distribusi di lapangan.
"Selama ini, keberadaan satgas seperti saber pangan ini mampu mencegah lonjakan harga yang tidak wajar. Mereka melakukan penggerebekan gudang penimbunan maupun memberikan sanksi tegas kepada pedagang curang," jelas Rajiv.
Meski demikian, Rajiv juga mengingatkan pemerintah untuk memastikan ketersediaan stok pangan strategis. Hal ini dapat dicapai melalui penguatan cadangan pemerintah dan percepatan distribusi ke daerah-daerah yang berpotensi mengalami kekurangan pasokan.
"Agar stabilitas harga pangan dapat terjaga menjelang Ramadan dan Idul Fitri, pemerintah tetap harus melakukan pemetaan, memperkuat cadangan pangan, dan mempercepat distribusi. Terutama ke daerah-daerah rawan seperti lokasi bencana atau daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal)," tegasnya lagi.
Rajiv turut menekankan pentingnya transparansi data stok dan harga pangan secara real-time. Rekomendasi utama ini diharapkan memungkinkan pemerintah untuk merespons setiap gejolak harga secara cepat dan terukur, demi menjaga daya beli masyarakat.
