Chapnews – Ekonomi – JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyuarakan kekhawatiran serius terhadap potensi dampak konflik antara Amerika Serikat-Israel dan Iran terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Eskalasi geopolitik di Timur Tengah ini, menurut Airlangga, berisiko memicu inflasi pada komoditas pangan dan kelangkaan pasokan minyak global. Pemerintah Indonesia saat ini memilih sikap "wait and see", sembari mencermati seberapa jauh dan kompleksnya konflik tersebut akan berkembang.
Dalam sebuah forum diskusi ekonomi yang digelar di Jakarta Selatan pada Senin (2/3/2026), Airlangga menjelaskan bahwa ketidakpastian mengenai durasi dan tujuan perang menjadi faktor utama. "Kita belum tahu perang ini lama atau pendek dan tujuannya berbeda dengan perang yang lain yaitu perubahan dari pemerintahan atau pergantian rezim," ungkapnya. Ancaman terbesar yang diidentifikasi adalah kemungkinan penutupan Selat Hormuz, jalur maritim vital yang menjadi koridor bagi 20 persen minyak dunia dan 20 persen kebutuhan minyak Indonesia yang diimpor dari Arab Saudi.
Airlangga menekankan bahwa ketersediaan dan stabilitas pasokan minyak adalah isu krusial yang menjadi perhatian global. Mengingat komoditas ini sangat vital bagi operasional seluruh negara, komunitas internasional, termasuk negara-negara anggota Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi (OPEC), tengah berupaya memitigasi risiko dengan menjaga stok dan tingkat produksinya. Namun, Menko Airlangga menyoroti bahwa masalah utama kini beralih ke aspek "transportasi", mengingat potensi gangguan rantai pasok jika Iran benar-benar memblokade Selat Hormuz.
Dampak langsung dari ketegangan ini sudah mulai terasa pada pasar minyak mentah global. Harga minyak West Texas Intermediate (WTI) untuk suplai April 2026 tercatat melonjak signifikan menjadi 71,78 dolar AS per barel, naik 7,10 persen dibandingkan posisi akhir pekan sebelumnya yang berada di angka 67,02 dolar AS per barel. Bahkan, per hari ini, harga WTI diperkirakan telah mencapai 73 dolar AS. Meski demikian, Airlangga menyatakan bahwa tekanan fiskal akibat potensi inflasi harga masih relatif terkendali, mengingat asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia berada pada level 70 dolar AS per barel. Pemerintah terus memantau dinamika harga dan pasokan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
