Chapnews – Nasional – Jakarta – Kabar duka menyelimuti Tanah Air setelah tiga prajurit terbaik TNI gugur dalam tugas menjaga perdamaian di Lebanon Selatan. Mereka tewas akibat serangan zionis Israel saat tergabung dalam misi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Insiden tragis ini sontak memicu kemarahan keras dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, yang mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil sikap tegas dan menyeret Israel ke meja pertanggungjawaban internasional.
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Mahfudz Abdurrahman, dengan nada geram menyatakan bahwa serangan ini bukan sekadar kecelakaan perang, melainkan pelanggaran serius terhadap hukum internasional yang tidak bisa ditoleransi. "Ini adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun. Menyerang pasukan penjaga perdamaian PBB adalah pelanggaran berat hukum humaniter internasional dan mencerminkan pengabaian total terhadap norma-norma global," tegas Mahfudz dalam keterangan persnya yang diterima chapnews.id pada Selasa (30/3).
Mahfudz menilai, agresi militer Israel di perbatasan Lebanon telah melampaui batas dan menunjukkan pola kekerasan yang brutal, tanpa memedulikan keselamatan pihak yang seharusnya dilindungi, termasuk pasukan perdamaian. Ia juga menekankan bahwa serangan terhadap personel UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) ini merupakan ancaman langsung terhadap kredibilitas misi perdamaian dunia. "Jika serangan terhadap pasukan PBB dibiarkan tanpa konsekuensi, maka dunia internasional sedang membiarkan runtuhnya sistem perlindungan global," ujarnya, mendesak PBB untuk segera melakukan investigasi independen dan transparan. Mahfudz juga mendorong diplomasi Indonesia yang lebih kuat untuk membawa isu ini ke forum internasional strategis.
Senada, Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP, Sarifah Ainun Jariyah, mendesak pemerintah Indonesia agar segera menuntut pertanggungjawaban Israel. Menurut Sarifah, langkah diplomatik ini bisa ditempuh melalui Board of Peace (BoP), sebuah forum di mana Israel juga menjadi anggotanya. "Langkah diplomatik dapat dilakukan melalui berbagai jalur, termasuk melalui BoP yang isinya terdapat Israel," kata Sarifah saat dihubungi pada Selasa (31/3).
Lebih lanjut, Sarifah juga meminta pemerintah dan TNI untuk mengevaluasi kembali rencana pengiriman pasukan ke wilayah konflik lain, terutama Gaza. Ia menilai insiden di Lebanon ini harus menjadi pertimbangan serius, mengingat tidak ada jaminan keamanan dari pihak manapun karena Israel terbukti tidak taat pada aturan internasional. Sarifah mengaku sebelumnya telah mengingatkan kerentanan Lebanon dan mempertanyakan keputusan mempertahankan prajurit di sana, terutama saat sejumlah negara lain mulai menarik mundur kontingen mereka akibat ancaman serangan udara dan artileri Israel yang tidak rasional.
"Saya mengutuk keras serangan artileri Israel yang dampaknya secara langsung menghantam zona operasi pasukan penjaga perdamaian PBB," tambahnya, menegaskan bahwa tindakan Israel tersebut menunjukkan ketidakpatuhan terhadap hukum internasional dan tidak menghargai UNIFIL sebagai aset PBB.
Konfirmasi terbaru dari Karo Infohan Setjen Kemhan, Brigjen Rico Ricardo Sirait, menyebutkan bahwa setelah gugurnya Praka Farizal Romadhon, dua prajurit TNI lainnya juga tewas akibat meningkatnya intensitas pertempuran di Lebanon, sementara dua prajurit mengalami luka berat. Dengan demikian, total tiga prajurit TNI telah menjadi korban keganasan konflik di wilayah tersebut, memicu seruan global untuk keadilan dan pertanggungjawaban.
