Chapnews – Nasional – Gonjang-ganjing kepemimpinan di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memasuki babak baru. PBNU akan menggelar rapat pleno pada Selasa (9/12) mendatang untuk membahas penetapan Penjabat (Pj) Ketua Umum.
Ketua PBNU Moh Mukri menjelaskan, rapat penting ini akan dihadiri oleh seluruh elemen kepengurusan PBNU, mulai dari Mustasyar, A’wan, Syuriyah, Tanfidziyah, hingga pimpinan lembaga dan badan otonom PBNU. Mukri menegaskan, langkah ini diambil untuk menjamin keberlangsungan kepemimpinan PBNU sesuai dengan aturan organisasi yang berlaku. Keputusan Syuriah PBNU untuk memberhentikan KH Yahya Cholil Staquf dianggap sudah final dan mengikat.
Rapat pleno ini, lanjut Mukri, merupakan amanat dari Syuriah PBNU untuk melanjutkan roda organisasi. "Insyaa Allah. Salah satu agendanya adalah penetapan Pj Ketum PBNU," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Jumat (5/12).
Mukri menambahkan, seluruh proses rapat pleno akan dilaksanakan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keulamaan, kehati-hatian, serta tata tertib organisasi. Ia juga mengimbau seluruh warga Nahdliyin untuk tetap tenang, menjaga persatuan, dan mengikuti informasi resmi yang dikeluarkan PBNU agar tidak terpengaruh oleh spekulasi yang berkembang di masyarakat.
Konflik internal PBNU mencuat setelah beredarnya dokumen risalah rapat harian Syuriyah PBNU pada 20 November 2025 yang lalu. Dalam forum tersebut, KH Yahya Cholil Staquf diminta untuk mengundurkan diri atau dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Umum PBNU dalam waktu tiga hari. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar. Alasan pemakzulan tersebut antara lain, karena Yahya dianggap memiliki keterkaitan dengan jaringan zionisme internasional dan dinilai telah melanggar tata kelola keuangan PBNU.
Beberapa hari kemudian, pada Rabu (26/11), terbit surat edaran PBNU yang menyebutkan bahwa Yahya sudah tidak lagi berstatus sebagai ketua umum. Menanggapi hal ini, Gus Yahya melawan dan menyatakan tidak akan mundur, serta menganggap surat tersebut tidak sah. Ia menegaskan bahwa dirinya masih berstatus sebagai Ketum PBNU.
Gus Yahya kemudian mencopot Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul dari jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU, serta mencopot Gudfan Arif dari posisi Bendahara Umum PBNU. Pencopotan Gus Ipul dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Harian Tanfidziyah yang digelar pada Jumat (28/11) di kantor PBNU, Kramat Raya, Jakarta, yang dipimpin langsung oleh Gus Yahya selaku Ketua Umum PBNU.
Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar akhirnya muncul di depan publik dan menyatakan bahwa Gus Yahya tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU sejak 26 November 2025 pukul 00.45 WIB.
