Chapnews – Nasional – Potret ikonik Haji Agus Salim (1884-1954) tengah beradu argumen di meja diplomasi internasional, gigih memperjuangkan kedaulatan bangsa, telah terpahat kuat dalam lembaran sejarah Indonesia. Gambar tersebut mengabadikan momen krusial saat ia berdiskusi dengan keponakannya, Sutan Syahrir, dalam sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tahun 1947. Bersama mereka, delegasi Indonesia diperkuat oleh Charles Tambu, Sumitro Djojohadikusumo, dan Soedjatmoko, kala itu Indonesia sedang berjuang keras untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan seutuhnya, baik secara de facto maupun de jure, dari belenggu kolonialisme Belanda.
Dalam ‘lukisan panjang sejarah perjuangan bangsa’, pria yang lahir dengan nama Masyhudul Haq Salim dan kemudian dikenal sebagai Haji Agus Salim, berdiri kokoh bak pohon rimbun. Akarnya mencengkeram kuat bumi pergerakan nasional, sementara dahannya merentang jauh hingga kancah diplomasi internasional. Bukan hanya dikenal karena ketajaman diplomasinya, Haji Agus Salim juga menjadi simbol kesederhanaan seorang pejabat negara yang menolak memanfaatkan kedudukan demi memperkaya diri. Dijuluki ‘The Grand Old Man’ karena kebijaksanaan dan pengalamannya, ia adalah Menteri Luar Negeri ketiga Indonesia. Pria asal Kotogadang, Agam, ini secara resmi ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional pada 27 Desember 1961 melalui Keppres Nomor 657 Tahun 1961, bersama dengan Dr. Sutomo dan KH Ahmad Dahlan.
Masyhudul Haq Salim menunjukkan kecemerlangan sejak dini dengan lulus HBS (setingkat SMA di masa kolonial). Sebuah keputusan berani ia ambil saat menolak beasiswa ke Belanda dari RA Kartini, memilih jalur berbeda yang membawanya bekerja di konsulat Belanda di Jeddah. Di Tanah Suci, ia tak hanya bertugas, melainkan juga memperkaya khazanah keilmuan Islamnya langsung dari ulama besar Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi, membentuk fondasi intelektual dan spiritualnya yang kokoh.
Sekembalinya ke Nusantara pada 1915, Haji Agus Salim segera terjun ke kancah pergerakan nasional, bergabung dengan Sarekat Islam (SI) di bawah kepemimpinan HOS Tjokroaminoto. Ia menjadi pilar penting dalam dunia jurnalistik dan politik. Ketika SI diterpa perpecahan pada 1923 akibat infiltrasi ideologi komunis oleh Semaun, Haji Agus Salim bersama Tjokroaminoto dengan teguh mempertahankan garis ideologi asli organisasi, yang kemudian melahirkan faksi SI Putih. Pena tajamnya mengalirkan semangat perlawanan dan harapan kemerdekaan melalui berbagai surat kabar seperti Hindia Baroe, Fadjar Asia, dan Moestika, menyuarakan aspirasi rakyat yang tertindas. Keahliannya juga diakui secara internasional, terbukti dengan perannya sebagai penasihat teknis Delegasi Serikat Buruh pada Konferensi Buruh Internasional di Jenewa, Swiss, pada tahun 1929. Di Nusantara, Sarekat Islam bertransformasi menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) pada 1929, dan pada 1934, Haji Agus Salim ditunjuk sebagai Ketua PSII setelah wafatnya Tjokroaminoto.
Peran krusialnya berlanjut sebagai anggota BPUPKI dan PPKI, lembaga-lembaga vital yang merumuskan dasar negara menjelang Proklamasi Kemerdekaan 1945. Di sana, sumbangsih pemikirannya turut membentuk pondasi ideologi dan bahasa kebangsaan Republik Indonesia. Puncak keahlian diplomasinya terlihat jelas pada 1947, saat ia menjadi bagian dari delegasi yang berhasil mengukir sejarah dengan mendapatkan perjanjian persahabatan dengan Mesir, sebuah pengakuan de jure pertama yang sangat berarti bagi kedaulatan Indonesia.
Haji Agus Salim menghembuskan napas terakhir di Jakarta pada 4 November 1954. Jenazahnya dimakamkan dengan hormat di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, meninggalkan warisan pemikiran dan perjuangan yang tak lekang oleh waktu bagi bangsa Indonesia.
