Chapnews – Nasional – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, secara tegas menyatakan akan menertibkan kawasan Pasar Palmerah di Jakarta Barat. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov DKI dalam penataan ruang kota yang berkelanjutan, bukan sekadar respons seremonial atau musiman.
Berbicara di Gereja Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM) pada Sabtu (14/2), Pramono menegaskan bahwa ia tidak menginginkan inisiatif yang hanya bersifat simbolis. "Saya termasuk orang yang tidak mau hal yang bersifat seremonial. Saya ingin hal yang lebih nyata dan untuk itu saya akan tertibkan," ujarnya, menandakan keseriusan Pemprov DKI dalam mewujudkan perubahan konkret.
Fokus utama penertiban, menurut Pramono, adalah mengembalikan fungsi pedestrian sesuai peruntukannya. Trotoar yang telah dibangun dan dirawat dengan biaya signifikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan diizinkan untuk dijadikan lapak berjualan atau aktivitas lain yang menyimpang dari fungsi utamanya sebagai jalur pejalan kaki.
"Saya sudah membuat pernyataan terbuka bahwa pedestrian-pedestrian yang dibangun oleh Pemerintah DKI Jakarta yang baru, saya tidak izinkan untuk digunakan jualan cilok ataupun untuk yang bukan fungsinya, selain untuk pedestrian," tegasnya, seperti dikutip chapnews.id. Ia menambahkan, investasi besar dalam pembangunan dan pemeliharaan fasilitas publik menuntut agar infrastruktur tersebut berfungsi optimal bagi masyarakat.
Penataan kawasan pasar dan ruang publik, lanjut Pramono, merupakan elemen krusial dalam upaya menciptakan ketertiban, kenyamanan, serta meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan di Ibu Kota. Komitmen ini berlaku konsisten, terutama di wilayah-wilayah dengan tingkat aktivitas perdagangan yang tinggi, demi pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Sebelumnya, Pasar Palmerah sempat menjadi sorotan publik setelah ditutup sementara menjelang kedatangan Presiden RI Prabowo Subianto ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri Palmerah pada Jumat (13/2). Namun, Pramono secara eksplisit menepis anggapan bahwa penertiban ini hanya dipicu oleh kunjungan pejabat negara tersebut, melainkan merupakan bagian tak terpisahkan dari agenda penataan kota jangka panjang Pemprov DKI Jakarta.
