Chapnews – Nasional – Pengamatan hilal penentu awal Ramadan 1447 Hijriah di 96 lokasi di seluruh Indonesia tidak membuahkan hasil. Hilal dinyatakan tak terlihat, memicu penetapan 1 Ramadan oleh pemerintah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Keputusan ini berbeda dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang telah menetapkannya sehari lebih awal.
Menteri Agama Nasaruddin Umar, dalam Sidang Isbat Penentuan Awal Ramadan 1447 H yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/2), mengonfirmasi bahwa tidak ada satu pun laporan penampakan hilal dari petugas yang ditempatkan di berbagai titik pengamatan. "Tidak ada laporan posisi hilal yang terlihat," tegas Nasaruddin.
Lebih lanjut, Nasaruddin juga memaparkan hasil hisab atau perhitungan astronomi. Menurutnya, posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia masih berada di bawah ufuk. "Ketinggian hilal di seluruh Indonesia berkisar antara -2 derajat 24 menit 42 detik hingga 0 derajat 58 menit 47 detik. Ini berarti hilal belum berwujud dan masih di bawah ufuk," jelasnya. Ia menambahkan, kondisi serupa juga terjadi di sebagian besar negara-negara Islam di Asia Tenggara, bahkan di seluruh dunia, di mana belum ada yang memenuhi kriteria visibilitas hilal.
Indonesia, lanjut Nasaruddin, menggunakan standar visibilitas hilal MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) sebagai acuan. Standar ini mensyaratkan tinggi hilal minimal 3 derajat dan sudut elongasi 64 derajat agar hilal dapat dinyatakan terlihat.
"Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta absennya laporan hilal terlihat, disepakati bahwa 1 Ramadan 1447 Hijriah akan jatuh pada hari Kamis, 19 Februari," pungkas Nasaruddin, mengumumkan keputusan resmi pemerintah.
Di sisi lain, Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah lebih dulu menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026. Penetapan ini tertuang dalam Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 2/MLM/I.0/E/2025 serta penjelasan Majelis Tarjih dan Tajdid Nomor 01/MLM/I.1/B/2025.
Muhammadiyah kini menggunakan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) sebagai metode baru, menggantikan metode wujudul hilal yang sebelumnya menjadi acuan. Implementasi KHGT mensyaratkan keterpaduan tiga unsur utama yang dikenal sebagai Prinsip, Syarat, dan Parameter (PSP). Salah satu parameter pentingnya adalah terpenuhinya posisi hilal setelah ijtimak dengan ketinggian minimal 5 derajat dan elongasi 8 derajat di mana saja di permukaan bumi, tidak terbatas pada wilayah tertentu. Perbedaan metode inilah yang kembali memicu perbedaan penetapan awal Ramadan antara pemerintah dan Muhammadiyah.
