Chapnews – Nasional – Jakarta – Sebuah terobosan penting dicapai antara Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan pemerintah terkait nasib 29 desa yang lenyap ditelan banjir bandang dan longsor dahsyat di Sumatra pada akhir November 2025 lalu. Kedua belah pihak telah mencapai konsensus untuk merevitalisasi puluhan desa tersebut, sebuah langkah krusial untuk mengembalikan kehidupan dan kepastian hukum bagi ribuan warga terdampak.
Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa koordinasi intensif telah dilakukan bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Dari serangkaian diskusi tersebut, disepakati untuk membangun kembali infrastruktur desa di lokasi-lokasi yang dinilai masih aman dan layak huni.
Rifqinizamy, yang dihubungi chapnews.id pada Selasa (23/2), menegaskan bahwa penentuan lokasi pembangunan kembali akan sangat bergantung pada kondisi lapangan. "Sepanjang lahan-lahan tersebut masih menjadi titik moderat untuk ditempati kembali oleh desa-desa itu, maka desa itu akan ditetapkan di tempat yang sama," ujarnya.
Saat ini, tim gabungan tengah berupaya keras menginventarisasi data dan peta puluhan desa yang hilang tersebut. Hasil inventarisasi ini nantinya akan dicocokkan dengan kondisi riil di lapangan. Apabila memungkinkan, pemerintah melalui Satgas Penanganan Pasca Bencana akan segera membangun kembali infrastruktur dasar agar masyarakat dapat kembali menempati wilayah asal mereka.
"Ia menambahkan, perbaikan infrastruktur vital akan menjadi prioritas. ‘Tentu ada pembenahan sisi infrastruktur yang diperlukan melalui Satgas Penanganan Pasca Bencana yang dipimpin Prof. Dasco di DPR. Langkah-langkah penanganan fisik dan kebutuhan pemulihan pemerintahan telah dilakukan,’ jelasnya."
Lebih lanjut, DPR dan pemerintah juga berkomitmen penuh untuk memberikan kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah kepada warga. Baik itu untuk lahan tempat tinggal maupun lahan pertanian yang sebelumnya mereka garap. Langkah ini dinilai fundamental untuk memulihkan ekonomi dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.
"Termasuk segera memberikan atas hak kepada masyarakat di desa itu, terkait kepemilikan tanah mereka apakah yang dulu ditempati untuk rumah dan sawah dan seterusnya," tegas Rifqi.
Sebelumnya, Kepala Satgas Pemulihan Pasca Bencana Sumatra dari unsur pemerintah, Tito Karnavian, dalam rapat dengan Satgas Pemulihan DPR di kompleks parlemen pada Rabu (18/2), memaparkan data mengerikan mengenai 29 desa dan kampung yang benar-benar terhapus dari peta akibat bencana.
Mayoritas desa yang lenyap berada di Provinsi Aceh, mencapai 21 desa yang tersebar di empat kabupaten: Aceh Tamiang, Nagan Raya, Aceh Tengah, dan Gayo Lues. Sementara itu, delapan desa lainnya yang hilang berada di Provinsi Sumatera Utara, meliputi wilayah Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah.
"Jadi ada desa yang hilang 29 karena terbawa longsor. Atau terendam banjir," pungkas Tito, menggambarkan skala bencana yang membutuhkan penanganan serius dan komprehensif ini. Kesepakatan ini menjadi secercah harapan bagi warga terdampak untuk kembali menata masa depan mereka.
