Chapnews – Nasional – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menekankan pentingnya kepala daerah membangun layanan publik yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Menurutnya, memahami aspirasi warga adalah kunci utama sebelum merumuskan kebijakan.
Bima Arya menjelaskan bahwa survei yang dilakukan oleh lembaga kredibel adalah cara paling efektif untuk menjaring pendapat masyarakat. Ia menyayangkan masih ada kepala daerah yang kurang optimal dalam memanfaatkan hasil survei tersebut. "Sebagian besar kepala daerah hanya fokus pada faktor elektabilitas saja," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Jumat (28/11), seperti dilansir chapnews.id.
Mengambil contoh pengalamannya saat menjabat sebagai Wali Kota Bogor, Bima Arya menceritakan bagaimana survei pada tahun 2012, setahun sebelum pemilihan, membantunya mengidentifikasi tiga isu utama yang menjadi perhatian warga Bogor: kemacetan, pengelolaan sampah, dan inklusivitas kota. Hasil survei ini kemudian menjadi landasan dalam menentukan prioritas pembangunan kota.
Lebih lanjut, Bima Arya menyoroti pentingnya melihat pengelolaan sampah sebagai sebuah ekosistem yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Di Bogor, pendekatan dilakukan secara komprehensif, mulai dari edukasi di tingkat rumah tangga melalui peran Ketua RT/RW, pemilahan sampah organik dan non-organik, hingga pengelolaan sampah lanjutan. Program ‘Bogorku Bersih’, yang terinspirasi dari praktik di Surabaya, menjadi salah satu strategi yang berkontribusi pada keberhasilan Bogor meraih kembali Piala Adipura setelah penantian selama 28 tahun.
Dalam mengatasi kemacetan, Bima Arya menekankan bahwa solusi parsial tidak akan efektif. Program Konversi Angkot, yang menggabungkan tiga angkot menjadi satu bus, menjadi salah satu inisiatif pemerintah kota untuk membangun sistem transportasi yang lebih teratur. Ia juga menambahkan bahwa budaya masyarakat dalam menggunakan angkutan umum turut mempengaruhi keberhasilan layanan transportasi publik.
Pengembangan Kampung Tematik juga menjadi salah satu strategi pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas yang digagas oleh Bima Arya. Wilayah seperti Desa Mulyaharja dan Bojongkerta, yang sebelumnya memiliki tingkat pendapatan relatif rendah, kemudian dikembangkan menjadi kampung tematik dengan fokus pada edukasi generasi muda, penguatan kapasitas perempuan dalam mengelola usaha, serta pengembangan potensi wisata seperti trekking, camping, dan glamping. Program yang dimulai pada masa pandemi Covid-19 ini terbukti memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi warga.
Di akhir paparannya, Bima Arya menegaskan bahwa berbagai contoh tersebut menunjukkan pentingnya membangun ekosistem dalam tata kelola pemerintahan. Kebijakan yang efektif tidak hanya menyelesaikan masalah dalam jangka pendek, tetapi juga memperkuat pemberdayaan masyarakat serta kolaborasi antar-pemangku kepentingan. "Ini tentang membangun komunitas, memberdayakan masyarakat, dan membangun kolaborasi dengan sebanyak mungkin pemangku kepentingan terkait isu yang sedang kita tangani," pungkasnya saat menjadi Keynote Speaker pada acara Design Thinking & User Experience (DTUX) Summit 2025 di Kampus Alam Sutera BINUS University, Kota Tangerang, Banten, Kamis (27/11).
