Chapnews – Ekonomi – Bogor – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) seharusnya memiliki kemampuan untuk mengelola utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) secara independen. Ia berpendapat, pembayaran utang tersebut idealnya berasal dari keuntungan operasional kereta cepat itu sendiri.
Purbaya menekankan pentingnya pemisahan yang jelas antara tanggung jawab sektor swasta dan pemerintah dalam pengelolaan utang KCJB. Hal ini bertujuan agar tidak semua beban keuangan kembali menjadi tanggungan negara.
"Sejauh ini, saya belum menerima informasi terkait masalah ini. Namun, perlu diingat bahwa KCIC berada di bawah naungan Danantara. Artinya, mereka memiliki manajemen sendiri dan menghasilkan dividen yang cukup signifikan, rata-rata mencapai Rp80 triliun per tahun atau bahkan lebih," ungkap Purbaya dalam pertemuan media melalui Zoom, Jumat (10/10/2025).
"Seharusnya mereka mampu mengelola utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dari sumber daya tersebut. Jangan sampai semuanya kembali menjadi tanggung jawab kita, termasuk pembagian dividennya. Tujuannya adalah untuk memisahkan peran swasta dan pemerintah secara tegas," tambahnya.
Sebelumnya, CEO Danantara, Rosan Roeslani, telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya sedang melakukan negosiasi intensif dengan pihak Tiongkok terkait restrukturisasi utang KCIC. Danantara berupaya mencari solusi terbaik untuk pengelolaan keuangan proyek strategis nasional ini.
