Chapnews – Nasional – Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, mengungkapkan bahwa Indonesia masih memegang posisinya di Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) di tengah gejolak konflik di Timur Tengah yang kian memanas. Pernyataan ini disampaikan Paloh usai pertemuan intensif dengan Presiden terpilih, Prabowo Subianto, di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa malam. Meski demikian, Paloh mengisyaratkan bahwa Prabowo tidak menutup kemungkinan untuk mengevaluasi kembali keanggotaan Indonesia di BoP, tergantung perkembangan situasi global.
"Sampai hari ini barangkali masih dalam posisi seperti itu, kecuali ada perkembangan bersama beberapa negara lain nanti, mengevaluasi ulang kembali arti keberadaan Indonesia di BoP bersama beberapa negara lainnya," jelas Paloh kepada awak media setelah pertemuan tersebut. Ia menambahkan bahwa dalam diskusi empat mata itu, Prabowo turut memaparkan alasan di balik keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BoP.
Paloh melanjutkan, "Beliau menegaskan kembali bagaimana mempertahankan politik bebas dan aktif, rasa simpati dan empati yang besar terhadap bagaimana perjuangan rakyat Palestina tadi ditegaskan kembali." Hal ini menggarisbawahi komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip diplomasi yang independen dan kepedulian terhadap isu kemanusiaan.
Pertemuan penting yang berlangsung sekitar empat jam, dari pukul 19.30 WIB hingga 23.30 WIB, itu dihadiri oleh sejumlah tokoh kunci. Prabowo mengundang para mantan Presiden dan Wakil Presiden, mantan Menteri Luar Negeri, serta Ketua Umum partai politik parlemen. Agenda utama adalah membahas eskalasi perang antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel yang berpotensi mengguncang stabilitas kawasan.
Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menyatakan sikap tegasnya, mengutuk keras serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. MUI bahkan mendesak pemerintah Indonesia untuk segera menarik diri dari BoP. Menurut MUI, keberadaan AS dan Israel sebagai anggota BoP justru memicu konflik alih-alih mewujudkan perdamaian.
"Untuk itu, MUI mendesak pemerintah Indonesia agar mencabut keanggotaan dari BoP karena dipandang tidak efektif mewujudkan perdamaian sejati di Palestina," tegas MUI, menyoroti ketidakmampuan BoP dalam meredakan ketegangan di Timur Tengah. Sikap ini menjadi sorotan utama di tengah pembahasan status keanggotaan Indonesia di BoP yang kini berada di tangan Presiden terpilih.
