Chapnews – Nasional – Ketua DPP PDI Perjuangan, Komarudin Watubun, melayangkan kritik tajam terhadap Presiden Prabowo Subianto atas apa yang ia nilai sebagai kontradiksi dalam kebijakan lingkungan. Komarudin secara khusus menyoroti rencana Prabowo untuk memperluas perkebunan kelapa sawit di Papua, sebuah arahan yang disampaikan kepada para gubernur wilayah tersebut di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (16/12). Pernyataan ini dinilai Komarudin bertolak belakang dengan imbauan Prabowo sebelumnya, yang meminta masyarakat menjaga alam dan tidak menebang pohon sembarangan saat mengunjungi korban banjir di Aceh Tamiang, Jumat (12/12).
Menurut Komarudin, instruksi Prabowo di Aceh yang menekankan pentingnya menjaga alam seharusnya diinterpretasikan secara luas, termasuk larangan merusak ekosistem hutan untuk kepentingan perkebunan kelapa sawit. "Dia menyampaikan di Aceh, bahwa masyarakat Aceh harus menjaga alam kan. Jadi kita maknai perintah menjaga alam itu ya, termasuk jangan merusak alam hutan untuk tanam kepala sawit itu," ujar Komarudin kepada chapnews.id pada Jumat (19/12).
Anggota Komisi DPR yang membidangi politik dan pemerintahan ini juga mengingatkan tentang dampak ekologis kelapa sawit. Ia menegaskan bahwa kelapa sawit tidak mampu menggantikan fungsi vital pohon hutan alami dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Kondisi inilah, menurutnya, yang menjadi salah satu pemicu bencana banjir dan tanah longsor yang kerap melanda wilayah Sumatra, termasuk Aceh dan Sumatra Utara, akibat penggundulan hutan secara masif.
Lebih lanjut, Komarudin, yang juga menjabat Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, menyerukan kepada seluruh kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk ekstra hati-hati dalam menyikapi berbagai proyek investasi di Papua. Ia khawatir bahwa potensi keuntungan investasi tidak akan sebanding dengan kerusakan lingkungan yang tak terpulihkan, yang pada akhirnya akan berdampak buruk bagi masyarakat Papua yang jumlahnya relatif kecil. "Karena rakyat Papua ini sudah sedikit. Sudah sedikit, jadi jangan sampai tidak merawat alam, akhirnya alam juga mengorbankan mereka sendiri," tegasnya.
Ia menambahkan, meskipun kekuasaan presiden dan kepala daerah dibatasi oleh undang-undang, yakni 5 hingga 10 tahun, namun kebijakan yang keliru dapat menimbulkan dampak kerusakan yang masif dan berkelanjutan bagi bangsa dan negara dalam jangka panjang.
Sebagai konteks, Presiden Prabowo Subianto memang sebelumnya telah mendorong pengembangan kelapa sawit di Papua. Dalam pertemuan dengan kepala daerah se-Papua di Istana Negara, Jakarta, ia juga mengusulkan penanaman tebu dan singkong sebagai sumber etanol. Prabowo menargetkan dalam lima tahun kepemimpinannya, seluruh daerah dapat mencapai swasembada pangan dan energi, termasuk memproduksi Bahan Bakar Minyak (BBM) dari kelapa sawit. "Dan juga nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit," kata Prabowo saat itu.
