Chapnews – Ekonomi – Davos, Swiss – Presiden Prabowo Subianto memanfaatkan panggung World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, untuk menyampaikan pesan tegas mengenai komitmen Indonesia terhadap supremasi hukum dan lingkungan. Dalam pidatonya pada Kamis (22/1/2026), Prabowo menekankan bahwa penegakan hukum yang adil adalah fondasi utama bagi iklim investasi yang sehat dan pembangunan nasional berkelanjutan.
Prabowo menyatakan bahwa pemerintahannya telah mengambil langkah-langkah signifikan dalam memberantas korupsi dan aktivitas ilegal, terutama di sektor kehutanan dan pertambangan. Langkah konkret yang diambil termasuk penyitaan sekitar 4 juta hektare lahan perkebunan dan tambang ilegal, serta pencabutan izin terhadap 28 perusahaan yang terbukti melakukan perusakan lingkungan. Selain itu, ribuan tambang ilegal di berbagai daerah juga telah ditutup.
"Saya sampaikan dengan jelas tidak ada iklim investasi tanpa kepastian supremasi hukum yang adil. Tidak ada investor yang mau masuk ke negara yang tidak taat hukum. Saya bertekad memastikan supremasi hukum di bawah pemerintahan saya," tegas Prabowo di hadapan para pemimpin dunia dan pelaku bisnis yang hadir.
Prabowo menyebut tindakan tegas ini sebagai "penegakan hukum kehutanan paling berani dalam sejarah Indonesia," dan menegaskan bahwa tidak ada kompromi atau jalan mundur dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan dan menegakkan hukum. Kebijakan ini, menurutnya, merupakan respons terhadap tuntutan rakyat yang menginginkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan.
"Rakyat saya menuntut hal ini, dan kami bertekad melayani mereka dengan jujur. Saya bertekad menegakkan sumpah jabatan saya, membela konstitusi, dan menegakkan hukum," pungkas Prabowo. Ia menambahkan bahwa pemerintahannya lebih memilih untuk fokus bekerja daripada sekadar memamerkan pencapaian. Tindakan tegas ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan lingkungan dan memberikan kepastian hukum bagi investor yang berinvestasi secara bertanggung jawab di Indonesia.
