Chapnews – Nasional – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, memberikan dukungan terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mempertimbangkan pengampunan bagi koruptor yang mengembalikan uang hasil kejahatan mereka. Bahlil melihat potensi positif dari wacana tersebut dalam konferensi pers di DPP Golkar, Jakarta, Jumat (20/12). "Saya pikir itu salah satu terobosan hukum, dan itu bagus. Uang hasil korupsi yang dikembalikan bisa digunakan untuk membangun jalan, sekolah, menyediakan makanan bergizi, dan subsidi bagi masyarakat kurang mampu," ujarnya.
Related Post
Bahlil menilai wacana ini sebagai terobosan hukum yang perlu dikaji lebih lanjut, asalkan dijalankan dengan tata kelola yang baik dan transparan. "Selama tidak melanggar aturan, tidak ada masalah. Yang penting ada terobosan hukum yang baik, tujuannya satu, memperbaiki bangsa ini," tegasnya. Pendapat senada disampaikan oleh anggota Komisi III DPR dari Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, yang menilai pendekatan represif dalam pemberantasan korupsi selama ini kurang efektif dalam mengembalikan kerugian negara. Ia menyarankan pendekatan preventif dan menekankan pentingnya pengembalian kerugian negara untuk menghapus unsur pidana korupsi.
Sementara itu, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra, mendorong penerapan restorative justice dalam kasus korupsi. Ia menilai revisi UU Tipikor perlu dipertimbangkan untuk mengakomodasi hal ini, dengan syarat penerapannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Soedeson juga mendorong Komisi III DPR untuk membahas serius wacana pengampunan koruptor yang diajukan Prabowo, meskipun mengakui perlunya prasyarat yang ketat.
Sebelumnya, Prabowo Subianto sendiri menyatakan tengah mempertimbangkan pengampunan bagi koruptor yang mengembalikan uang hasil kejahatan mereka. Pernyataan ini disampaikan dalam pidato di hadapan mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir, Rabu (18/12). Prabowo menyebutnya sebagai kesempatan untuk bertaubat.
Di sisi lain, Bahlil juga menyampaikan komitmennya untuk memprioritaskan kader perempuan Golkar dalam penempatan di kabinet atau parlemen. Ia berkelakar bahwa komitmen ini didasari rasa takutnya kepada perempuan. Bahlil juga menegaskan bahwa Partai Golkar akan lebih mengakomodir program-program yang melibatkan kader perempuan. Saat ini, Kabinet Merah Putih pimpinan Prabowo Subianto memiliki 8 menteri dari Golkar, hanya satu di antaranya perempuan, yaitu Meutya Hafid. (mab/thr/DAL)
Tinggalkan komentar