Chapnews – Ekonomi – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali mengingatkan masyarakat akan maraknya situs palsu yang mengatasnamakan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 sebesar Rp600.000. Kepala Biro Humas Kemnaker, Sunardi Manampiar Sinaga, mengungkapkan adanya penipuan melalui tautan palsu seperti https://layanan-bsu2.kem-naker.com/. Ia menegaskan, informasi resmi BSU hanya tersedia di situs resmi bsu.kemnaker.go.id. Situs lain dipastikan palsu dan berpotensi membahayakan data pribadi.
"Kami tekankan, seluruh informasi resmi BSU hanya ada di bsu.kemnaker.go.id. Situs lain, palsu!" tegas Sunardi di Jakarta, Selasa (15/7/2025). Ia mengimbau masyarakat yang menjadi korban penipuan segera melapor ke kepolisian.
BSU 2025 disalurkan sekaligus sebesar Rp600.000, merupakan bantuan Rp300.000 per bulan untuk Juni dan Juli 2025. Proses penyaluran diawali dengan verifikasi data calon penerima oleh BPJS Ketenagakerjaan, lalu validasi Kemnaker. Dana disalurkan melalui bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN, BSI) dan kantor Pos Indonesia bagi pekerja tanpa rekening aktif.
Sunardi kembali mengingatkan pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi dan hanya mengakses informasi resmi melalui bsu.kemnaker.go.id. BSU ini bertujuan meringankan beban ekonomi pekerja bergaji maksimal Rp3,5 juta per bulan dan mendorong daya beli masyarakat. Pemerintah memastikan penyaluran tepat sasaran tanpa potongan.
Dari total target 17,3 juta penerima, 8,3 juta pekerja telah menerima BSU. Sisanya, sekitar 9 juta pekerja, akan menerima pada tahap keempat yang dimulai sejak 14 Juli 2025. Pengecekan status dapat dilakukan berkala di bsu.kemnaker.go.id dengan memasukkan NIK dan kode keamanan. Pesan "Anda telah ditetapkan sebagai penerima BSU batch 4…" menandakan penerima tahap keempat. Yulianti, salah satu penerima, mengaku telah menerima notifikasi pencairan melalui aplikasi Pospay.
Untuk mengecek status penerima BSU tahap 4, masyarakat dapat mengunjungi bsu.kemnaker.go.id atau situs BPJS Ketenagakerjaan (https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id) dengan mengisi data NIK, nama, tanggal lahir, nama ibu kandung, nomor HP, dan email aktif. Namun, verifikasi final tetap harus dilakukan di situs resmi Kemnaker.
