Chapnews – Ekonomi – Pemerintah bikin geger! Luas rumah subsidi kini dipatok hanya 25 meter persegi. Benarkah? Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah, memberikan penjelasan mengejutkan terkait kebijakan kontroversial ini. Informasi ini beredar setelah berhembus draf Keputusan Menteri PKP Nomor/KPTS/M/2025 yang mengatur hal tersebut.
Fahri menegaskan bahwa standar minimal rumah subsidi tetap tipe 36 dan 40, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. "Konsep rumah rakyat harus layak, besar, dan sehat. Makanya kita pakai standar tipe 36 dan 40 sebagai minimal," tegasnya. Namun, draf tersebut menyebutkan luas tanah terkecil untuk rumah tapak menjadi 25 meter persegi, dengan luas bangunan minimal 18 meter persegi dan maksimal 36 meter persegi. Lalu, bagaimana bisa?
Penjelasan Fahri mengarah pada desain rumah sehat yang direkomendasikan lembaga internasional seperti Habitat for Humanity. Pemerintah, katanya, memperhatikan aspek kesehatan, keamanan, dan ruang interaksi keluarga dalam desain tersebut. Rumah subsidi, menurutnya, dirancang untuk jangka panjang, bukan sekadar tempat tinggal sementara. Ia menekankan pentingnya rumah subsidi sebagai wadah pembentukan keluarga sehat, tempat belajar anak, dan pusat interaksi sosial yang mendukung kualitas hidup.
Pernyataan Fahri ini menimbulkan pertanyaan: bagaimana pemerintah akan memastikan rumah seluas 25 meter persegi dapat memenuhi standar kesehatan dan kenyamanan yang dijanjikan? Apakah kebijakan ini akan benar-benar memberikan solusi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, atau justru menimbulkan masalah baru? chapnews.id akan terus memantau perkembangan informasi ini dan memberikan update terbaru kepada pembaca.
