Chapnews – Nasional – Satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menuai beragam catatan dari masyarakat sipil hingga lembaga survei. Center of Economic and Law Studies (Celios) bahkan memberi skor 3 dari 10, jauh di bawah ekspektasi publik.
Celios menyoroti lemahnya koordinasi antar lembaga, komunikasi publik yang kurang konsisten, dan lambatnya realisasi program prioritas. "Banyak kebijakan yang belum berdampak nyata bagi publik," ujar Direktur Kebijakan Fiskal Celios, Media Wahyu Askar.
Survei menunjukkan 45% responden merasa kondisi ekonomi rumah tangga stagnan, 27% merasa lebih buruk, dan hanya 28% yang merasa lebih baik. Penegakan hukum juga mendapat sorotan tajam, dengan 75% responden menilai masih buruk.
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyoroti masalah dalam sistem peradilan pidana. Peneliti ICJR, Iftitah Sari, menyebut masalah ini merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya yang tidak terselesaikan.
ICJR menyoroti kelebihan kapasitas di Lapas dan Rutan, serta penegakan hukum yang sering dijadikan alat kepentingan tertentu. Aktivis lingkungan dan demonstran juga menjadi korban penangkapan paksa dan penahanan.
Analis politik Exposit Strategic, Arif Susanto, menyoroti konsolidasi kekuasaan Prabowo untuk keluar dari bayang-bayang Jokowi. Hal ini dilakukan melalui reshuffle kabinet dan politisasi TNI-Polri.
Di sisi lain, survei Poltracking Indonesia menunjukkan tingkat kepuasan publik mencapai 78,1%. Faktor-faktornya antara lain kepemimpinan tegas, bantuan tepat sasaran, program makan bergizi gratis, dan pemberantasan korupsi.
Meski demikian, 19,3% publik tidak puas karena faktor ekonomi yang belum stabil, bantuan yang belum tepat sasaran, kasus korupsi, harga kebutuhan pokok mahal, dan kurangnya lapangan kerja. chapnews.id akan terus memantau perkembangan pemerintahan Prabowo-Gibran.
