Chapnews – Nasional – Langkah progresif diambil pemerintah dalam percepatan pemulihan pascabencana. Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatra secara resmi menyerahkan 120 unit hunian tetap (huntap) kepada para penyintas di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatra Utara. Penyerahan kunci simbolis ini berlangsung di Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batang Toru, pada Jumat (27/3), menandai dimulainya kembali kehidupan bagi ratusan warga, bahkan sebelum fase rehabilitasi dan rekonstruksi resmi dimulai pada 1 April 2026.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, didampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, hadir langsung dalam momen penting ini. Penyerahan ini bukan hanya simbolis, melainkan wujud nyata komitmen pemerintah untuk mempercepat pemulihan sosial ekonomi masyarakat di wilayah Sumut.
Tito Karnavian memuji kolaborasi cepat antara pemerintah dan pihak non-pemerintah, khususnya Yayasan Buddha Tzu Chi, dalam penyediaan hunian ini. "Ini termasuk gotong royong tercepat, paling cepat saya sampaikan," tegasnya dalam keterangan tertulis yang diterima chapnews.id, Sabtu (28/3). Sebagai informasi, Yayasan Buddha Tzu Chi berkomitmen membangun total 2.603 unit huntap yang tersebar di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, memastikan seluruh penyintas bencana segera mendapatkan tempat tinggal yang layak dan aman.
Pemerintah sendiri menyediakan dua skema utama dalam penyediaan hunian bagi penyintas. Skema in-situ memungkinkan masyarakat membangun kembali rumah secara mandiri di lokasi aman, dengan dukungan dana sebesar Rp60 juta per rumah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dicairkan bertahap. Warga juga bisa memilih menyerahkan proses pembangunan fisik kepada BNPB. Sementara itu, skema komunal diterapkan dengan memusatkan pembangunan rumah dalam satu kawasan terpadu di atas lahan milik pemerintah daerah, yang pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian PKP atau melalui kerja sama dengan lembaga lain serta pihak swasta.
Kecepatan pembangunan di Tapsel ini mendapat apresiasi khusus dari Mendagri. Bupati Tapsel, Gus Irawan Pasaribu, dinilai sangat sigap dalam menghimpun data rinci mengenai kerusakan rumah warga beserta alamat lengkapnya. Keakuratan data tersebut mempermudah pemerintah pusat dalam memverifikasi dan menyalurkan berbagai jenis bantuan sosial kepada masyarakat terdampak.
"Ini semua karena datanya paling lengkap oleh Pak Bupati dari Pak Gus Irawan," ujar Tito. Berkat data yang valid, penyintas bencana di wilayah ini telah menerima Jaminan Hidup (Jadup) serta Dana Tunggu Hunian (DTH) secara tepat sasaran. Selain itu, bantuan berupa Bantuan Isian Hunian (BIH) dan Bantuan Stimulan Sosial Ekonomi (BSSE) juga telah tersalurkan dengan baik.
Pemerintah berharap pola pelaporan data yang cepat dan akurat ini dapat dicontoh oleh kepala daerah lain yang wilayahnya terkena dampak bencana. Kecepatan pengiriman data dari daerah sangat menentukan durasi verifikasi lapangan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Efisiensi birokrasi ini menjadi kunci utama agar instansi terkait dapat segera mengeksekusi program bantuan di lapangan. "Makin cepat, maka BNPB bisa bergerak. Bang Ara Menteri PKP [bisa] segera akan bergerak juga," imbuh Tito.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, turut memuji ketepatan pemilihan lokasi hunian tetap yang dinilai sangat strategis bagi keberlangsungan hidup warga. Ia menekankan pentingnya membangun hunian yang dekat dengan fasilitas publik seperti pasar, sekolah, dan rumah sakit. "Lokasi ini tepat sekali, Pak Gus Irawan Pasaribu yang memilih. Ekosistem lokasinya bagus sekali," puji dia. Konsep pembangunan yang berorientasi pada kemudahan akses masyarakat ini sejalan dengan arahan Presiden dalam menangani dampak bencana nasional. "Ini sudah sesuai arahan Presiden. Pak Prabowo bilang dalam mengambil keputusan harus mempermudah rakyat," tandas Maruarar.
