Chapnews – Ekonomi – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengisyaratkan pergeseran signifikan dalam kebijakan sektor mineral dan batubara. Di tengah dinamika ekonomi global yang penuh tantangan, pemerintah kini cenderung melonggarkan batasan produksi melalui skema relaksasi terukur, sekaligus mengkaji instrumen fiskal baru berupa bea keluar demi mendongkrak penerimaan kas negara.
Bahlil menegaskan bahwa pondasi kebijakan terkait Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tidak berubah. Namun, implementasinya akan jauh lebih adaptif. Fleksibilitas ini memungkinkan peningkatan volume produksi nikel dan batubara saat harga pasar global menunjukkan penguatan, dan disesuaikan kembali ketika tren harga melemah.
"RKAB tidak ada perubahan. Yang ada adalah relaksasi yang terukur. Kalau harga bagus, kita produksi lebih banyak. Kalau harga turun, kita sesuaikan dengan permintaan di pasar," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (27/3/2026), seperti dikutip dari chapnews.id.
Langkah ini menandai semacam "putar balik" strategi dari pendekatan sebelumnya yang cenderung restriktif dalam membatasi produksi demi menjaga stabilitas harga. Kini, pemerintah mengadopsi kombinasi strategi volume dan harga untuk mengoptimalkan potensi pendapatan negara secara lebih dinamis.
Meski demikian, Bahlil menekankan bahwa peningkatan produksi tidak boleh mengabaikan keseimbangan pasar agar tidak memicu kelebihan pasokan yang justru dapat menekan harga komoditas. Selain itu, pemenuhan kebutuhan domestik tetap menjadi prioritas utama yang tak bisa ditawar.
"Saya tegaskan bahwa RKAB batubara belum ada kebijakan baru dari Menteri ESDM. Yang ada hanyalah relaksasi yang terukur, tujuannya kita harus memprioritaskan kepentingan domestik kita, seperti listrik, pupuk, dan industri harus terpenuhi dulu. Itu yang utama," tegasnya.
Sejalan dengan fleksibilitas produksi, pemerintah juga sedang mengintensifkan kajian terkait penerapan pungutan bea keluar terhadap sejumlah komoditas mineral dan batubara, termasuk produk turunan nikel seperti nickel pig iron (NPI). Kebijakan fiskal ini diharapkan dapat memperluas basis penerimaan negara, terutama dari sektor hilirisasi yang terus didorong.
