Chapnews – Nasional – Komite Percepatan Reformasi Polri (KPRP) telah merampungkan draf laporan akhir yang memuat garis besar reformasi institusi kepolisian. Dokumen krusial ini kini siap diserahkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto, menandai babak baru dalam upaya perbaikan citra dan kinerja Korps Bhayangkara.
Menko Koordinator Bidang Hukum dan HAM (Kumham) Imipas, Yusril Ihza Mahendra, yang juga merupakan anggota KPRP, mengonfirmasi bahwa komite sedang dalam tahap finalisasi laporan tersebut. "Komite kini tinggal memfinalisasi laporan akhir pokok-pokok pikiran reformasi Polri untuk disampaikan kepada Presiden," ujar Yusril dalam keterangannya, Minggu (22/2), seperti dikutip dari chapnews.id.
Yusril menjelaskan, pembahasan intensif yang dilakukan KPRP mencakup berbagai aspek fundamental untuk perbaikan Polri. Mulai dari sistem rekrutmen personel yang lebih transparan, kurikulum pendidikan yang adaptif, penegakan disiplin yang tegas, hingga mekanisme pengawasan internal yang efektif. Semua ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Pernyataan senada juga disampaikan oleh Ketua KPRP, Jimly Asshidiqie, yang sebelumnya telah memastikan bahwa draf rekomendasi sudah sepenuhnya rampung. "Sudah [rampung drafnya]," kata Jimly kepada awak media melalui pesan singkat.
Laporan ini merupakan kompilasi catatan dan masukan yang dikumpulkan tim selama hampir tiga bulan sejak KPRP dibentuk pada November 2023. Masukan tersebut datang dari berbagai elemen masyarakat, yang menjadi landasan rekomendasi untuk perbaikan institusi Polri secara menyeluruh.
Jimly menambahkan, saat ini KPRP hanya menunggu jadwal audiensi dengan Presiden Prabowo untuk menyerahkan rekomendasi tersebut. "Tinggal tunggu waktu untuk diterima presiden," tegasnya.
KPRP sendiri merupakan inisiatif Presiden Prabowo, yang dibentuk pada 7 November 2023. Tim ini beranggotakan 10 tokoh terkemuka, dipimpin oleh Jimly Asshidiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008. Anggota lainnya termasuk eks Menko Polhukam Mahfud MD, tiga mantan Kapolri (Tito Karnavian, Idham Azis, dan Badrodin Haiti), Penasihat Khusus Presiden Bidang Kamtibmas dan Reformasi Polri Ahmad Dofiri, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, Wamenko Kumham Imipas Otto Hasibuan, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Saat pelantikan, Jimly menargetkan komisi ini dapat bekerja secara optimal dan cepat, dengan target minimal tiga bulan untuk laporan awal. Ia juga menyatakan kesiapan KPRP untuk bersinergi dengan tim reformasi internal Polri yang dibentuk oleh Kapolri.
Sejak awal pembentukannya, KPRP telah aktif berdialog dengan berbagai pihak, termasuk Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang dipelopori oleh Sinta Nuriyah Wahid, istri mendiang Presiden ke-4 RI Gus Dur. Dalam audiensi tersebut, GNB menekankan pentingnya Polri menjaga kedaulatan sipil serta bebas dari intervensi politik maupun kepentingan bisnis. Rekomendasi ini diharapkan menjadi peta jalan bagi Polri untuk mewujudkan institusi yang lebih profesional, akuntabel, dan dipercaya masyarakat.
