Chapnews – Ekonomi – Jakarta – Pemerintah pusat menyiapkan skema pinjaman daerah hingga Rp240 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakinkan bahwa pinjaman ini dijamin pemerintah dan siap dimanfaatkan daerah sesuai kebutuhan.
Purbaya menyatakan, ketersediaan dana pinjaman ini cukup untuk memenuhi kebutuhan daerah. Pemerintah, lanjutnya, fokus memastikan anggaran belanja berjalan tepat sasaran dan waktu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. "Kalau sektor riil berjalan bagus, tax ratio bisa naik," ujarnya di Jakarta, Senin (27/10/2025).
Namun, lembaga riset Center of Economic and Law Studies (Celios) justru melihat potensi masalah dalam skema ini. Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, mengingatkan bahwa banyak daerah akan mengalami pemotongan transfer dari pusat (TKD) hingga 24,7% pada 2026. Padahal, hampir separuh pemerintah daerah di Indonesia kesulitan membiayai kebutuhan dasar.
"Jelas Pemda hampir sulit mengembalikan dananya. Ini jebakan utang," tegas Bhima. Ia menilai, pinjaman ini berpotensi kontraproduktif dengan upaya efisiensi anggaran. Skema pinjaman yang digulirkan pemerintah pusat ini berpotensi menjadi beban baru bagi daerah.
