Chapnews – Nasional – Jakarta, Sabtu, 13 Desember 2025 – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyuarakan kekhawatiran mendalamnya terkait wacana koalisi permanen yang belakangan kembali mencuat. Menurut Doli, gagasan yang bahkan diusulkan untuk diatur dalam undang-undang ini berpotensi besar membatasi ruang gerak dan fleksibilitas partai politik di Indonesia.
Doli Kurnia, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, menekankan pentingnya kajian komprehensif terhadap ide koalisi permanen. Ia menyoroti bahwa selama ini, model koalisi di Tanah Air selalu terbentuk secara alamiah, menyesuaikan dinamika politik yang berkembang. "Jadi selama ini koalisi itu terbentuk secara alamiah saja. Menurut saya, kita harus hati-hati kemudian memasukkan itu secara formal," ujar Doli saat dihubungi pada Kamis (11/12), seperti dilansir chapnews.id.
Ia menjelaskan bahwa koalisi permanen dapat menghambat kemampuan partai politik untuk membangun kesepahaman visi dan misi secara dinamis. Keterikatan yang bersifat tetap dikhawatirkan akan menciptakan kekakuan politik, padahal idealnya koalisi bersifat temporer dan adaptif terhadap perubahan zaman.
"Jadi takutnya nanti kalau dikunci dalam koalisi permanen, ya nanti tidak ada keleluasaan untuk menyusun visi misi yang lebih luas, karena keterikatan satu sama lain antara kepentingan politik," jelas Doli, menggarisbawahi potensi terbelenggunya kebebasan berpolitik.
Lebih lanjut, Doli khawatir jika koalisi dipatenkan, partai politik akan kehilangan kemerdekaan untuk mengembangkan gagasan dan ide-ide baru secara terbuka. Padahal, esensi partai politik adalah sebagai wadah untuk mengelaborasi konsep-konsep pembangunan bangsa dan negara tanpa dibatasi oleh ikatan permanen. "Jadi menurut saya, bebaskan saja partai politik ini, sebebas-bebasnya mengelaborasi tentang konsep membangun negara dan bangsa," pungkasnya, menyerukan agar kebebasan berekspresi politik tetap dijaga sebagai pilar demokrasi.
