Chapnews – Ekonomi – Jumlah bank yang bangkrut di Indonesia meningkat pesat. Hingga Agustus 2025, tercatat sudah 23 bank yang kehilangan izin usahanya. Angka ini mengejutkan dan menimbulkan pertanyaan besar tentang kesehatan sektor perbankan nasional. Kabar terbaru datang dari PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Disky Suryajaya di Deli Serdang, Sumatera Utara. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usahanya melalui Keputusan Nomor KEP-58/D.03/2025 pada 19 Agustus 2025.
Pencabutan izin BPR Disky Suryajaya merupakan bagian dari upaya OJK untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen regulator dalam mengawasi ketat kinerja lembaga perbankan. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pun telah bersiap untuk memproses klaim nasabah BPR Disky Suryajaya. Proses rekonsiliasi dan verifikasi data nasabah diperkirakan akan memakan waktu hingga 90 hari kerja. Dana yang digunakan untuk pembayaran klaim sepenuhnya berasal dari dana LPS.
Tahun 2025 sendiri menjadi tahun yang berat bagi sektor perbankan Indonesia. Selain BPR Disky Suryajaya, BPRS Gebu Prima (Medan) pada April dan BPR Dwicahaya Nusaperkasa (Batu, Jawa Timur) pada Juli juga bernasib sama. Total tiga bank telah resmi dinyatakan bangkrut sepanjang tahun ini. Ditambah lagi tiga bank lainnya yang juga dicabut izin usahanya oleh OJK karena dinilai tidak memenuhi persyaratan yang berlaku. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi krisis perbankan yang lebih besar. Pertanyaan besar kini muncul: apa penyebab tingginya angka kebangkrutan bank di Indonesia dan langkah apa yang akan diambil pemerintah untuk mencegahnya?
