Terungkap! Nasib Motor Listrik BGN Usai Viral: Purbaya Tegas!
Chapnews – Ekonomi – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya angkat bicara menanggapi kehebohan di media sosial terkait pengadaan motor listrik untuk Badan Gizi Nasional (BGN). Purbaya secara tegas memastikan bahwa tidak akan ada lagi alokasi anggaran untuk pembelian unit motor listrik serupa pada tahun 2026. Penegasan ini disampaikan Purbaya di kantor Kementerian Keuangan pada Kamis, 9 April 2026, setelah sebelumnya mengonfirmasi langsung kepada Kepala BGN, Dadan Hindayana.
Purbaya menjelaskan bahwa motor listrik BGN yang kini menjadi sorotan publik merupakan hasil pengadaan dari anggaran tahun sebelumnya, yakni 2025, dan baru direalisasikan pada tahun ini. Ia mengakui adanya kesalahpahaman di internal terkait proses pengadaan tersebut. "Saya sudah tanyakan langsung kepada Kepala BGN Dadan semalam, dan dipastikan tidak ada lagi pembelian (motor listrik) baru. Tahun lalu memang ada miskomunikasi. Seingat saya, pengadaan itu sudah ditolak, namun ternyata sebagian sudah sempat lolos," ungkap Purbaya. Ia menambahkan, kemungkinan pengajuan tersebut telah dilakukan sebelum dirinya menjabat sebagai menteri. "Tapi yang jelas, ke depan tidak ada lagi pengadaan motor listrik BGN," tegasnya, mengakhiri spekulasi.
Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana telah memberikan klarifikasi mengenai latar belakang pengadaan unit motor listrik tersebut. Menurut Dadan, kendaraan operasional ini memang masuk dalam perencanaan anggaran 2025 dan dirancang khusus untuk mendukung mobilitas para Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Peran SPPG sangat krusial dalam pelaksanaan program unggulan "Makan Bergizi Gratis" (MBG) yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto.
Dadan merinci bahwa dari total 25.000 unit motor listrik yang dipesan pada tahun 2025, sebanyak 21.801 unit telah berhasil direalisasikan. Proses perencanaan anggaran untuk pengadaan ini tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui forum tripartit yang melibatkan BGN, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), serta Kementerian Keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengadaan telah melalui tahapan koordinasi lintas kementerian untuk memastikan efisiensi dan akuntabilitas anggaran negara.
