Heboh! Dapur MBG Tutup, Insentif Rp6 Juta Tetap Cair?
Chapnews – Ekonomi – Jakarta – Kebijakan insentif harian sebesar Rp6 juta untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan, terutama bagi yang mengalami penutupan sementara atau suspend. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, dengan tegas menjelaskan bahwa tidak semua dapur yang dihentikan operasionalnya akan kehilangan hak atas insentif tersebut. Penentuan pencairan dana, menurut Dadan, sangat bergantung pada akar permasalahan serta tingkat pelanggaran yang ditemukan.
Dadan merinci lebih lanjut, dalam kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang menyebabkan penutupan, pemberian insentif akan dihentikan apabila sumber masalah berasal dari kelalaian fatal mitra atau yayasan pengelola. Contohnya, jika fasilitas dapur terbukti tidak memenuhi standar kelayakan atau ditemukan insiden keamanan pangan yang dipicu oleh penggunaan bahan baku yang tidak segar, atau kesalahan langsung dari pihak penyedia bahan baku. Praktik-praktik tidak sehat seperti monopoli pemasok atau manipulasi harga juga akan berujung pada pembatalan insentif.
"Termasuk jika ada praktik tidak sehat seperti monopoli supplier atau permainan harga, itu jelas tidak dapat insentif," tegas Dadan dalam keterangan resminya yang diterima chapnews.id di Jakarta, Kamis (30/4/2026).
Namun, Dadan memberikan pengecualian. SPPG atau dapur MBG masih berpeluang menerima insentif Rp6 juta per hari apabila KLB yang terjadi disebabkan oleh kesalahan teknis operasional di tingkat pelaksana dapur. Ia mencontohkan, kasus di mana standar operasional prosedur (SOP) tidak dijalankan dengan semestinya, seperti proses memasak yang terlalu cepat. Dalam situasi semacam ini, kesalahan dinilai bersifat operasional dan bukan merupakan indikasi pelanggaran sistemik yang disengaja, sehingga masih ada ruang untuk perbaikan tanpa harus kehilangan hak insentif.
Kebijakan ini menunjukkan komitmen BGN untuk memastikan kualitas program MBG tetap terjaga, sekaligus memberikan kejelasan mengenai pertanggungjawaban di setiap tingkatan pelaksana.
