Revolusi Gizi Pesantren: Dapur MBG Kini Diizinkan!
Chapnews – Ekonomi – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan telah mengambil langkah strategis dengan mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama berbasis keagamaan untuk mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur khusus guna mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan ini menjadi angin segar, khususnya bagi institusi pendidikan keagamaan yang memiliki jumlah santri atau siswa di atas 1.000 orang.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, dalam konferensi pers di Jakarta pada Kamis (6/8/2026), menegaskan bahwa keputusan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengoptimalkan distribusi gizi di lingkungan pesantren. "Hari ini juga diputuskan, pondok atau sekolah berbasis keagamaan yang bersifat boarding dengan jumlah lebih dari 1.000 orang diperbolehkan untuk membangun dapur sendiri," jelas Zulhas.
Namun, izin untuk mengelola dapur MBG secara mandiri ini tidak datang tanpa syarat. Zulhas menekankan bahwa setiap dapur yang dibangun di lingkungan pesantren wajib memenuhi standar SPPG yang ketat. Ini mencakup kepatuhan terhadap persyaratan keamanan pangan yang tinggi serta kelengkapan sertifikasi yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Selain itu, dapur tersebut juga harus memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk menjamin kebersihan dan kesehatan.
Kebijakan ini diharapkan dapat membawa dampak signifikan dalam efisiensi pelaksanaan program MBG. Menurut Zulhas, dengan memiliki dapur sendiri, pesantren berukuran besar, seperti yang menampung 2.000 santri, akan lebih mudah dalam mengelola dan mendistribusikan makanan bergizi secara langsung dan terkontrol. Hal ini akan meminimalisir kendala logistik dan memastikan makanan sampai kepada santri dalam kondisi terbaik.
Bagi pesantren atau sekolah berasrama yang jumlah siswanya di bawah ambang batas 1.000 orang, mereka tetap akan menjadi bagian dari program Makan Bergizi Gratis. Mekanismenya adalah dengan mengikuti SPPG yang lokasinya terdekat. Ini memastikan bahwa semua lembaga pendidikan keagamaan, terlepas dari kapasitasnya, tetap mendapatkan dukungan penuh dalam penyediaan gizi bagi para peserta didiknya. Kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memastikan pemerataan akses gizi yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk di lingkungan pendidikan pesantren.
