Chapnews – Ekonomi – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, berencana membahas penghapusan kredit macet di bawah Rp1 juta dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Kamis, 23 Oktober 2025. Langkah ini merupakan respons atas usulan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, terkait kesulitan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) mengakses Kredit Kepemilikan Rumah (KPR).
Purbaya menekankan bahwa pembahasan dengan OJK akan sangat bergantung pada data yang diperoleh dari Badan Pelaksana Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) pada awal pekan depan. Data ini akan menjadi dasar pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan.
Usulan penghapusan kredit macet ini bermula dari laporan Menteri PKP yang menemukan ratusan ribu MBR terhambat mendapatkan KPR akibat riwayat kredit yang buruk, meskipun nilai utang macet mereka relatif kecil. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah.
"Menteri PKP menyampaikan adanya permintaan dari ratusan ribu orang yang tidak bisa mengambil KPR karena di-blacklist. Mereka memiliki pinjaman yang belum dibayar dan dianggap kredit macet," ungkap Purbaya di Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Solusi yang tengah dijajaki adalah mengidentifikasi pinjaman di bawah Rp1 juta untuk dievaluasi kelayakannya dihapuskan. Lebih lanjut, Purbaya menyebutkan adanya kemungkinan pengembang properti bersedia menanggung pelunasan utang macet tersebut, sehingga opsi penghapusan bisa dipertimbangkan kembali. "Tapi dengar kata Pak Ara (Menteri Ara) sih, pengembangnya mau bayar itu. Kalau itu mau bayar ya, udah enggak apa-apa (tidak dihapuskan)," jelasnya.
