Chapnews – Nasional – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada Jumat (19/12) sore, secara langsung menjadi saksi momen bersejarah pengucapan sumpah tujuh anggota Komisi Yudisial (KY) periode 2025-2030. Upacara sakral ini berlangsung khidmat di Istana Negara, Jakarta, menandai dimulainya babak baru pengawasan etik para hakim di Tanah Air.
Pelantikan ini didasarkan pada Keputusan Presiden RI Nomor 132/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Yudisial. Dalam suasana penuh keseriusan, ketujuh anggota KY tersebut dengan lantang mengucapkan janji setia mereka. "Saya berjanji akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara," demikian bunyi sumpah yang mereka ikrarkan di hadapan Kepala Negara.
Adapun ketujuh figur yang kini resmi mengemban amanah sebagai anggota Komisi Yudisial adalah Abdul Chair Ramadhan, Desmihardi, Anita Kadir, Andi M. Asrun, Abhan, F. Willem Saija, dan Setyawan Hartono. Mereka akan bertugas menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim selama lima tahun ke depan.
Sebelum dilantik, nama-nama anggota KY ini telah melalui proses seleksi ketat dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Rapat Paripurna DPR ke-9 masa sidang II 2025-2026, yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, menjadi forum final persetujuan. Sebanyak 292 dari 479 anggota DPR hadir, baik secara langsung maupun daring, untuk memberikan restu.
Proses persetujuan di parlemen tidak terjadi begitu saja. Komisi III DPR RI lebih dulu menguji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) para calon anggota KY pada tanggal 18-19 November 2025. Setelah serangkaian uji kelayakan tersebut, delapan fraksi di Komisi III secara bulat menyetujui ketujuh nama yang diusulkan panitia seleksi. Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Golkar, Sari Yuliati, mengonfirmasi hasil tersebut dalam rapat pleno pengambilan keputusan, menegaskan dukungan penuh dari parlemen terhadap pilihan ini. Dengan dilantiknya mereka, Komisi Yudisial diharapkan dapat semakin optimal dalam menjalankan fungsinya demi tegaknya keadilan di Indonesia.
