Chapnews – Nasional – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terpaksa melakukan penyesuaian target program sekolah swasta gratis pada tahun 2026. Langkah ini diambil sebagai imbas dari penurunan signifikan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima dari pemerintah pusat.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania, menjelaskan bahwa penurunan DBH ini berdampak langsung pada nilai APBD DKI Jakarta tahun 2026, yang kini ditetapkan sebesar Rp81,32 triliun. Angka ini mengalami penurunan drastis sebesar Rp10,54 triliun dibandingkan dengan APBD tahun 2025.
Semula, program sekolah swasta gratis di Jakarta ditargetkan dapat menjangkau sekitar 260 sekolah pada tahun 2026. Namun, dengan adanya pemangkasan DBH dari pusat, Pemprov DKI Jakarta harus melakukan rasionalisasi dan mengurangi target menjadi hanya 100 sekolah. "Betul, dari rencana 260-an sekolah gratis, karena ada pengurangan signifikan pada DBH, kita harus melakukan rasionalisasi. Faktor utamanya adalah pengurangan pendapatan dari DBH," ujar Atika dalam konferensi pers di Balai Kota Jakarta, Rabu (21/1).
Meskipun terjadi penurunan target dibandingkan rencana awal, Atika menekankan bahwa jumlah sekolah swasta gratis yang akan diakomodir pada tahun 2026 masih lebih banyak dibandingkan tahun 2025, yang hanya menyasar 40 sekolah. Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk terus menambah jumlah sekolah yang terlibat dalam program ini setiap tahunnya, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. "Kita bertambah dari 40 sekolah menjadi 100 sekolah di 2026. Jadi tidak dikurangi, bahkan bertambah, dan setiap tahun akan kami upayakan sesuai kemampuan keuangan daerah," jelasnya.
Penurunan APBD DKI Jakarta secara keseluruhan disebabkan oleh penurunan Pendapatan dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang dialokasikan oleh pemerintah pusat, dari Rp26,14 triliun pada tahun 2025 menjadi hanya Rp11,16 triliun pada tahun 2026. Penurunan terbesar terjadi pada alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak, yang turun sebesar Rp14,79 triliun.
