Chapnews – Ekonomi – JAKARTA – Gelombang keluhan dari para pelaku usaha yang menggantungkan diri pada layanan pelabuhan di Indonesia semakin memuncak. Kondisi bongkar muat barang yang kian memburuk, ditandai dengan antrean panjang tak berkesudahan dan produktivitas yang merosot tajam, telah memicu lonjakan biaya operasional signifikan bagi pemilik kapal dan pengguna jasa. Desakan agar pemerintah segera turun tangan melakukan inspeksi dan pemantauan langsung pun kian menguat.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Trismawan Sanjaya, mengungkapkan bahwa keluhan serupa telah menjadi pemandangan umum di hampir seluruh pelabuhan domestik. "Keterbatasan jumlah maupun kemampuan kinerja alat bongkar muat pelabuhan menjadi penyebab utama antrean yang memanjang," ujar Sanjaya di Jakarta, Jumat lalu. Ia menambahkan, penurunan produktivitas dan pendangkalan jalur pelabuhan turut memperparah situasi, membuat pengiriman barang seringkali mengalami keterlambatan.
Dampak langsung dari inefisiensi ini terasa hingga ke tangan konsumen. Anggota ALFI di berbagai daerah, khususnya dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, melaporkan bahwa barang-barang mereka sering tertunda, baik saat keberangkatan maupun ketika tiba di tujuan akhir. Ini disebabkan oleh jadwal sandar kapal yang molor serta efisiensi alat bongkar muat yang rendah, mengganggu seluruh rantai pasok logistik nasional.
Sanjaya menegaskan, dengan terus meningkatnya volume kegiatan logistik melalui jalur laut domestik, pemerintah semestinya memprioritaskan peningkatan layanan di pelabuhan-pelabuhan ini. "Proses pengiriman barang harus berjalan efisien agar konsumen tidak menanggung beban biaya yang kian mahal akibat inefisiensi di pelabuhan," tambahnya.
Lebih jauh, buruknya layanan pelabuhan tidak hanya merugikan pemilik kapal dan pengirim barang, tetapi juga memukul telak perusahaan logistik. Keterlambatan pengiriman menyebabkan okupansi kegiatan usaha dan utilisasi truk logistik anjlok drastis. Akibatnya, omzet menurun drastis sementara beban biaya operasional terus membengkak.
"Pelaku logistik juga terbebani oleh ketidakpastian dan tumpang tindih peraturan, ditambah lagi dengan banyaknya instansi yang terlibat, yang secara signifikan menghambat kecepatan dan keberlangsungan kinerja," tutup Sanjaya. Ia menekankan bahwa biaya tinggi di pelabuhan ini pada akhirnya merugikan semua pihak dalam ekosistem logistik nasional, mendesak adanya reformasi menyeluruh demi efisiensi dan daya saing.
